Ilustrasi. PALAPAPOS/Istimewa

BEKASI - Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Kota Bekasi diduga kurang teliti memberikan rekomendasi ijin usaha kepada pelaku usaha Tempat Hiburan Malam (THM) khususnya jenis usaha Solus Per Aqua (SPA).

Ijin usaha yang dikeluarkan diduga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 yang didalamnya terdapat ketentuan tentang usaha SPA dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disparbud Kota Bekasi Tedi Hafni mengatakan, pihaknya sudah menjalankan fungsi kelembagaan dengan benar. Menurutnya, sebelum mengeluarkan rekomendasi ijin usaha terlebih dahulu dilakukan beberapa tahapan, seperti kelengkapan administratif dan peninjauan langsung ke lokasi usaha.

"Kami sudah melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kami juga sudah perintahkan petugas untuk memonitoring ke lapangan. Kami imbau kepada para pelaku usaha untuk mengikuti peraturan yang berlaku di Kota Bekasi," kata Tedi Hafni di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Terkait proses keluarnya ijin usaha bagi pelaku usaha THM di Kota Bekasi, Tedi memaparkan, dalam hal ijin usaha, pihaknya hanya bertugas memberikan rekomendasi untuk dibahas kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Selanjutnya, jika sudah memenuhi semua persyaratan baik administratif dan kelengkapan jenis usaha diajukan, maka ijin usaha akan dikeluarkan.

"Untuk perijinan ke DPMTSP dan itu sekali seumur hidup. Disparbud Kota Bekasi hanya sebatas rekomendasi saja. Rekomendasi untuk THM semisal SPA, kami lakukan survei ke lapangan terkait persyaratan jenis usaha yang diajukan. Setelah itu, ada pembahasan dengan tim dan semua unsur. Pelaku usaha juga membuat surat pernyataan untuk menyanggupi peraturan di Kota Bekasi," paparnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ditemukan ketidaksesuaian jenis usaha yang dijalankan para pelaku usaha dengan ijin usaha dikeluarkan. Ditemukan sejumlah kejanggalan dalam operasional usaha SPA di Kawasan Ruko Sentra Niaga Kalimalang. Mulai dari standarisasi pendirian usaha SPA hingga SOP diterapkan pengusaha dalam menjalankan usahanya. Temuan tersebut tidak sesuai dengan beberapa pasal terdapat pada Permen dan Perda tentang Kepariwisataan.

Berikut beberapa kekeliruan dilakukan para pengusaha dalam mendirikan usaha SPA, yakni tidak adanya sarana air yaitu kolam besar sebagai media standar pendirian SPA, sertifikasi para terapis yang dikeluarkan seharusnya dimiliki pengelola dan dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, serta SOP perusahaan yang bertentangan dengan Permen dan Perda berlaku.

Padahal jelas tertera dalam Permen tentang ketentuan pendirian usaha SPA, misal pada Pasal 1 berbunyi, 'Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia'. Pada pelaksanaanya, terdapat sejumlah pelanggaran SOP yang diterapkan dan terindikasi melanggar norma kesusilaan.

Sedangkan aturan pada Perda Kota Bekasi, dijelaskan pada Pasal 1 Nomor 29, berbunyi 'Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat non alkohol dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga, dengan pekerja yang berpakaian sopan, ruangan dan terapis laki-laki dan perempuan terpisah sesuai jenis kelamin.

Pada pelaksanaannya, para pelaku usaha SPA di Kota Bekasi memperkerjakan terapis didominasi kaum hawa. Padahal, usaha SPA yang dijalankan khusus bagi kaum adam. Apalagi, pakaian dikenakan terbilang minim dan menunjukkan lekuk tubuh dan sensualitas. Selain itu, terdapat kamar mandi di dalam ruangan pijit disinyalir dapat menimbulkan kegiatan asusila antara pelanggan dan terapisnya.

Dari Permen dan Perda berlaku, hampir keseluruhan SPA di Kawasan Ruko Sentra Niaga Kalimalang tidak sesuai standarisasi. Berikut inisial tempat SPA diduga tidak sesuai standarisasi yakni, Q, K, P, K, D, E dan masih banyak lagi.

Berdasarkan sejumlah kekeliruan dan pelanggaran terjadi, Pemerintah Daerah khususnya Disparbud Kota Bekasi harus bertindak tegas dan melakukan evaluasi terhadap THM di Kota Bekasi.

Menyikapi hal itu, Tedi Hafni berkelit bahwa pihaknya sudah melakukan tugasnya dengan benar. Menurutnya, pihaknya hanya sebatas memberikan rekomendasi ijin usaha dari pengajuan para pelaku usaha THM di Kota Bekasi.

Lebih jauh, ia menuturkan, jika terdapat ketidaksesuaian operasional usaha dengan ijin usaha dikeluarkan, Tedi akan melakukan langkah-langkah preventif.

"Sebelum ijin usaha keluar kami sudah survey langsung ke lapangan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang jenis usaha yang diajukan. Saat ijin usaha keluar, kami lakukan survey ulang lagi untuk memastikan. Kalau kenyataan dilapangan ada pelanggaran, bisa saja di lokasi itu ada perubahan jenis usaha, makanya tiap dua bulan sekali ada pembinaan," ujar Tedi menampik adanya kelalaian dalam rekomendasi ijin usaha.

Tentang dugaan pelanggaran dilakukan para pelaku SPA, Tedi berkata akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi sebagai penegak Perda.

Ia mengakui, ada keterbatasan anggota di lapangan menjadi kendala dalam mengawasi THM yang ada di Kota Bekasi.

"Kita ada tim yang diturunkan ke lapangan. Kalau memang ada temuan di lapangan, kita akan tindak lanjuti. Kita bagian pengawasan, jika ada pelanggaran kita berikan informasi ke Satpol PP untuk tindak lanjuti. Cukup kewalahan karena jumlah pegawai cuma ada 60 orang," tandasnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Abi Hurairah membenarkan, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan Disparbud Kota Bekasi perihal THM. Meski begitu, untuk ijin usaha tidak sesuai, ia menegaskan hal tersebut bukan menjadi kewenangannya.

"Untuk THM di Kota Bekasi kami selalu koordinasi dengan Disparbud. Kalau untuk ijin usaha yang tidak sesuai bukan tanggungjawab kami. Tugas kami hanya menindak pelanggaran yang terjadi," pungkasnya. (rez)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Wali Kota Bekasi: Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Terima Vaksin

BEKASI - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjadi orang pertama di B

Pandemi Covid-19, Gus Shol Berbagi Paket Sembako

BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi Sholihin berbagi paket sembako kepada warg

Pemkot Bekasi Perpanjang Masa ATHB Hingga Februari 2021

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memperpanjang masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 300/Kep.001-BPBD/I/2021 Tentang Perpanjang

Berhasil Dibedah, LGK Resmikan Dua Rumah dan Satu Kantor RT

BEKASI – Awal tahun 2021, Laskar Gerakan Kebaikan (LGK) meresmika

Puncak Perayaan Natal 2020, HKBP Pondok Timur: Terima Kasih Atas Kunjungan PMII

BEKASI – HKBP Pondok Timur Indah, Kota Bekasi mengucapkan terima kasih kepada PMII STIE Tribuana mengunjungi serta membagikan bunga mawar kepada Jemaat Nasrani pada puncak Natal 25 De

PMII STIE Tribuana Bagikan Bunga Kepada Umat Nasrani Kota Bekasi

BEKASI - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STIE Tribuana membagikan bunga mawar kepada umat Kristiani saat merayakan hari Natal, Jumat (25/12/2020).

Pembagian