Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri. PALAPAPOS/Istimewa

BANDUNG – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri menegaskan upaya Rumah Sakit (RS) Ummi diduga menghalang-halangi Satgas Penangan Covid-19 Kota Bogor dalam melakukan pelacakan (tracing) termasuk pidana murni.

Meski awalnya kasus itu berasal dari adanya laporan Satgas Penangan Covid-19 Kota Bogor, menurutnya pihak kepolisian memang wajib untuk mengusut kasus tersebut.

"Ini bukan delik aduan tapi pidana murni. Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya yakni Kepolisian untuk menghandle langsung dan mengusut perkara ini," kata Irjen Ahmad Dofiri dilansir antara, Senin (30/11/2020).

Selain itu, Kapolda juga meragukan pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya bakal mencabut laporan kasus RS Ummi. Meski begitu, ia memastikan pihak Kepolisian bakal bertindak tegas terhadap siapapun kurang serius dalam penanganan Covid-19.

"Covid-19 adalah penyakit yang membahayakan dan penularannya sangat cepat dan meluas, oleh karena itu perlu upaya kita bersama dan dalam hal ini pihak kepolisian akan bersungguh melakukan tindakan yang lebih tegas dan terukur," kata Dofiri.

Terkait dengan Rizieq Shihab pulang secara diam-diam dari RS Ummi, menurutnya tindakan tersebut ada konsekuensi hukumnya baik terhadap pihak RS Ummi maupun Rizieq Shihab.

"Sudah dilakukan pemanggilan pada beberapa pihak. Kita lihat yang Polresta Bogor telah melayangkan surat pemanggilan itu," tandas Kapolda Jabar.

BACA JUGA: Polisi Dalami Kabar Dugaan Rizieq Shihab Kabur dari RS Ummi Bogor

BACA JUGA: Rizieq Shihab Diduga Kabur dari RS Ummi Kota Bogor

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan bahwa Pemerintah bisa memproses hukum pihak-pihak terlibat dalam penolakan 'tracing' Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Mahfud mengatakan bahwa siapapun yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat, dimana petugas itu melakukan tugas pemerintahan bisa diancam dengan pasal 212 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Maka siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 dan 216. Jadi ada perangkat hukum di sini buat bisa diambil oleh pemerintah," kata Mahfud dilansir antara, Minggu (29/11/2020).

Mahfud mengatakan memang benar bahwa catatan kesehatan pasien berhak dilindungi aspek kerahasiaannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Tetapi, di sini berlaku dalil lex specialis derogat legi generalis bahwa kalau ada hukum khusus, maka ketentuan yang umum seperti itu bisa disimpangi atau tidak harus diberlakukan" kata Mahfud.

Dalam kasus Rizieq tersebut, berlaku hukum khusus yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menyebutkan bahwa catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu.

Untuk itu, Pemerintah mengimbau kepada Rizieq Shihab agar kooperatif dalam rangka penegakan hukum.

"Kalau merasa diri sehat, tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama," kata Mahfud. (ant/red)

Editor: Oloan Siahaan

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Rizieq Shihab Tersangka Tiga Kasus Dipindahkan ke Rutan Bareskrim

JAKARTA - Rizieq Shihab tersangka tiga kasus yakni dua kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dan kasus RS UMMI Bogor dipindahkan ke Rutan

Bareskrim Dalami Laporan Pornografi Diduga Libatkan Fadli Zon

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Po

Setelah Negatif Covid-19, Tersangka HZ Ditahan Polres Tebing Tinggi

TEBING TINGGI – Satuan Reskrim Polres Tebing Tinggi menahan inisial HZ (42) usai menjalani isolasi dan dinyatakan negatif Co

Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Rizieq Shihab Sah

JAKARTA - Penetapan tersangka dan penahanan Rizieq Shihab sesuai pro

Rizieq Shihab Terancam Pasal Berlapis Kasus RS UMMI Bogor

JAKARTA - Rizieq Shihab, tersangka kasus dugaan menghalangi kerja Satgas Penanganan Covid-19 oleh RS Ummi Bogor, Jawa Barat, atas pelayanan kesehatan risiko Covid-19 terancam pasal berlapis

Kapolsek Bandar Khalifah Pimpin Apel 3 Pilar

TEBING TINGGI – Kapolsek Bandar Khalifah Resor Polres Tebing Tinggi AKP Sairik Panjaitan memimpin Apel 3 Pilar sebelum melaksanakan patroli rutin dan patroli dialogis di wilayah hukum