Lingkungan Kantor Pemkab Indramayu (Ilustrasi / IST)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (27/11), memanggil dua kepala dinas (kadis) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu keperluan  penyidikan kasus suap pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu Tahun 2019.

Dua kadis yang dipanggil dinnatranya Kadis Kesehatan Indramayu Deden Bonni Koswara dan Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Indramayu Joko Pramono. Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024 Abdul Rozaq Muslim (ARM).

"Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ARM," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dilansir antara, Jumat (27/11/2020).

Selain kedua Kadis, KPK juga memanggil lima saksi lainnya untuk tersangka ARM, diantaranya Staf Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi pada Bidang Tata Teknis Irigasi Dinas PUPR Indramayu Sugiarto, Staf Bidang PSDA Dinas PUPR Indramayu Usni Utomo, Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah Indramayu Amrullah.

Selanjutnya, Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Indramayu Yus Rusmadi dan Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Indramayu Harun Hermawan.

Ali mengungkapkan, pemeriksaan tujuh saksi digelar di Gedung Kepolisian Resor Cirebon Kota, Kota Cirebon.

KPK pada Senin (16/11) telah menetapkan Rozaq sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus suap terkait pengurusan dana bantuan provinsi untuk Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019. KPK menduga Rozaq menerima aliran dana Rp8.5 miliar lebih  terkait kasus tersebut.

Tersangka Rozaq disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Maih terkait kasus yang sama, KPK telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu Bupati Indramayu Supendi (SP), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS), Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono (WT), dan Carsa AS (CAS) dari unsur swasta. (ant/rbs)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Bupati Labuhan Batu Terjaring OTT

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Ut

Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Terjerat Kasus Dugaan Korupsi

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Bekasi, YY ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi beserta 3 orang l

Mantan Bupati Yapen Provinsi Papua Diduga Korupsi, Kotra Pangaru Datangi KPK

JAKARTA - Sejumlah masa mengatasnamakan Komunitas Transparansi Pengguna Anggaran Papua Baru (KOTRA PANGARU) lakukan aksi demonstrasi di gedung Komisi Pemberan

Rumah Firli Bahuri dan Dua Rumah Lain di Geledah Polda Metro Jaya

KOTA BEKASI - Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya lakukan penggeledahan terhadap rumah Ketua KPK, Firli Bahuri dan dua rumah lainnya berlokasi di

NasDem Bantah Pernyataan KPK Terkait Aliran Dana dari SYL

JAKARTA - DPP Partai NasDem membantah pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana korupsi kadernya dan mantan Menteri Pertanian (Mentan)

Ada Dugaan Aliran Dana Tersangka SYL ke Partai Nasdem

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana miliaran rupiah dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.