Deputi Penindakan KPK Karyoto. PALAPAPOS/Istimewa

JAKARTA – KPK mengatakan sudah menyelidiki kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 sejak Agustus 2020.

"Kalau dilihat dari surat perintah penyelidikan kami mulai di Agustus lalu. Tentunya sejak Agustus ini bukan waktu yang singkat," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dilansir antara, Kamis (26/11/2020).

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) bersama enam orang lainnya sebagai tersangka.

"Kita mem-"profiling" kemudian kita juga mengumpulkan informasi-informasi baik dari segala macam dengan teknologi maupun perbankan. Ini semuanya kita olah kita ramu sehingga kita bisa membuat sebuah potret kejadiannya," ujar Karyoto.

Edhy merupakan penerima suap bersama lima orang lainnya, yakni Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Amiril Mukminin (AM).

BACA JUGA: KPK Tahan Edhy Prabowo Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Suap

BACA JUGA: KPK Amankan 17 Orang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor Benih Lobster

Sedangkan sebagai pemberi Direktur PT DPP Suharjito (SJT). Edhy diduga menerima total Rp9,8 miliar dan 100 ribu dolar AS dalam kasus tersebut.

Sebagai penerima, Edhy bersama lima orang lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Suharjito disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (red/ant)

Editor: Oloan Siahaan

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Polda Tahan Ketua PAK HAM Papua

JAYAPURA – Polda Papua menahan Ketua Perhimpunan Asosiasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia Papua (PAK HAM) inisial MM, Kamis (10/12/2020).

Ketua PAK HAM ditahan Pol

KPK Geledah Ruang Kerja Anggota DPRD Jabar Abdul Rozaq Muslim

BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor anggota DPRD Jabar Abdul Rozaq Muslim di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (3/12/2020). Hingga sore hari KPK m

KPK Panggil Dua kadis Pemkab Indramayu Terkait Kasus Suap Proyek

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (27/11), memanggil dua kepala dinas (kadis) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu keperluan  penyidikan kasus suap pengaturan proy

KPK Tahan Edhy Prabowo Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Suap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) bersama empat orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap t

KPK Amankan 17 Orang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor Benih Lobster

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 17 orang terkait dugaan kasus korupsi penetapan calon eksportir benih lobster.

"Seluruhnya 17 orang, diantar

KPK Benarkan Tangkap Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten p