Presiden RI Joko Widodo. PALAPAPOS/Istimewa

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keselamatan rakyat ditengah pandemi Covid-19 adalah hukum tertinggi, oleh sebab itu penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan (prokes) sudah semestinya dilakukan dengan tegas.

"Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemik ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan," tegas Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dilansir antara, Senin (16/11/2020).

Presiden menjelaskan penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan karena tidak ada orang memiliki kekebalan terhadap virus Korona dan bisa menularkan ke yang lainnya didalam kerumunan.

Untuk itu, Kepala Negara meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menindak secara tegas apabila ada pihak-pihak melanggar pembatasan-pembatasan sebelumnya telah ditetapkan.

"Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan," ujar Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan saat ini kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya dilakukan Pemerintah sangat diperlukan agar langkah-langkah pengendalian pandemi yang dijalankan Pemerintah dapat benar-benar berjalan dengan efektif.

"Saya juga minta Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun," tutur Presiden. (red/ant)

Editor: Oloan Siahaan

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Rapat Bersama Wapres, Ketua DPD: Empat Wilayah Layak Jadi Provinsi Baru

JAKARTA - Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengatakan ada empat wilayah layak jadi Provinsi baru di Indonesia, salah satunya

Pemerintah Tetapkan Pilkada 9 Desember 2020 Libur Nasional

JAKARTA - Pemerintah menetapkan saat pemungutan suara Pilkada Serentak 9 Desember 2020 libur nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Su

Tengku Zulkarnain CS Tidak Masuk Dalam Kepengurusan MUI Periode 2020-2025

JAKARTA - Tim formatur Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ke-10 menunjuk KH Miftachul Akhyar menjadi Ketua Umum MUI periode 2020-2025 mengganti KH Ma’ruf Amin.

Kemendikbud Minta Pemda Ajukan Formasi Guru PPPK

JAKARTA - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Iwan Syahril meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera mengajukan formasi guru Pe

Penolakan Terhadap Rizieq Shihab Bermunculan Diberbagai Daerah di Indonesia

Bekasi – Aksi penolakan kedatangan petinggi Front Pembelas Islam (FPI) Rizieq Shihab dari berbagai daerah di Indonesia terus terus bermunculan. Selain di Medan, Sumatera Utara, aksi p

Presiden Jokowi: APBN 2021 Fokus Empat Hal

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021 akan fokus kepada empat hal.

"Pertama, penanganan kesehata