Ilustrasi. PALAPAPOS/Istimewa

BEKASI - Konflik internal Partai Golkar pada kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) baik itu DPD Tingkat I maupun DPD Tingkat II disejumlah daerah diprediksi bakal mempengaruhi suara dan soliditas partai pada kontestasi Pilkada Serentak 2020 dan Pemilu 2024.

Pengamat politik Universitas Djuanda, Gotfridus Goris Seran mengungkapkan, seharusnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar lebih cermat dalam menyikapi konflik di internal partai terjadi disejumlah daerah.

Seperti dualisme kepemimpinan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Golkar di Cirebon, Indramayu, dan kisruh Musda Golkar di Kota Bekasi, konflik DPD Golkar Bogor dan masih banyak lagi persoalan gugat menggugat kepengurusan Partai Golkar daerah berujung ke Mahkamah Partai.

Menurut Goris, konflik mengindikasikan buruknya menajemen partai sekaligus mencerminkan semakin menurunnya citra partai politik ditengah masyarakat.

Lanjut Goris, merunut sedikit ke belakang, pasca reformasi tubuh partai pernah mendominasi perpolitikan di tanah air menunjukkan bahwa konflik internal nyaris mengiringi suksesi kepemimpinan partai Golkar baik nasional maupun di daerah.

Menurut dia, jika sebelumnya konflik tersebut lebih level elite nasional, namun belakangan konflik internal menjadi bagian dari suksesi kepemimpinan di daerah atau lokal. Hal itu dapat dilihat dari kisruh jelang musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar disejumlah daerah.

“Sebut misalnya Musda Golkar di Cirebon, Indramayu, Medan atau Sumut, dan Musda Golkar di Kota Bekasi. Dari sejumlah kasus persoalan di internal partai itu selalu ada saja alasannya yang membuat tumbuhnya konflik saat Musda akan digelar,” kata Goris kepada Wartawan, baru-baru ini.

BACA JUGA: Masa Tugas Plt Diperpanjang, Ade Berpotensi Terpilih Sebagai Ketua Golkar Kota Bekasi

BACA JUGA: Akhirnya Partai Golkar Kota Bekasi Bakal Miliki Gedung Baru

Lebih lanjut, Goris mengatakan, konflik elite partai di daerah jelang pelaksanakan Musda nampak sekali dengan kepentingan elite di DPP, tanpa harus menyebutkan siapa bermain. Padahal, kata Goris, soliditas kepengurusan partai Golkar di daerah sebagai ujung tombak dalam mendulang suara pada Pilkada maupun Pemilu.

Namun dengan konflik tersebut, diprediksi akan berpengaruh pada perolehan suara Pemilu mendatang.

“Sebab di level inilah suara yang diharapkan dapat didulang terpecah-belah, karena persaingan di internal partai masing-masing tokoh atau calon kandidat Ketua DPD membuka ‘aib’ partai ke ruang publik,” ujarnya.

Seperti terjadi pada masing-masing elite akan membeberkan keburukan dan kelemahan lawan menjadi pesaing dalam Musda dan untuk mendapatkan simpatisan kader dengan harapan dirinya akan terpilih menjadi pimpinan atau ketua partai di daerah tersebut.

Goris mencontohkan, soal molornya Musda Kota Bekasi diduga sarat kepentingan elit di DPP partai yang pernah berjaya di era orde baru itu.

Seperti, pascaditundanya Musda Golkar Kota Bekasi sedianya digelar pada 5 Agustus 2020, kemudian Mahkamah Partai pada 12 Agustus 2020 mengeluarkan surat pertama ditandatangani Adies Kadir. Dimana dalam poin terakhirnya menyebutkan bahwa DPD Golkar Kota Bekasi dapat menyelenggarakan Musda dengan mentaati semua aturan Partai Golkar.

Namun, lanjut Goris, anehnya Mahkamah Partai Golkar selanjutnya mengeluarkan surat kedua pada 15 Oktober 2020, isinya bahwa DPP Partai Golkar belum dapat mencabut surat bernomor B-294/GOLONGANKARYA/VIII/2020, tanggal 4 Agustus 2020, tentang penundaan Musda Golkar Kota Bekasi.

“Ini kan aneh, bagaimana mungkin dalam Mahkamah Partai yang sama tetapi mengeluarkan surat keputusan yang berbeda. Kalau dilihat dari surat tersebut, konflik kepentingan di tingkat elit DPP terkait dengan penundaan Musda Golkar Kota Bekasi sangat terlihat jelas,” ungkap Goris.

Untuk itu, Goris berharap agar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dapat turun tangan menyikapi tertundanya Musda Golkar disejumlah daerah.

“Terlebih, dalam menghadapi Pemilu 2024, Partai Golkar membutuhkan kekompakan segenap jajaran pengurus baik ditingkat Pusat maupun Daerah,” tandas Goris. (rez)

Editor: Oloan Siahaan

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

FKRW Bekasi Utara Dukung Sholihin Sebagai Cawalkot Bekasi 2024

KOTA BEKASI - Dukungan terus mengalir kepada Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin sebagai bakal calon Wali Kota Bekasi 2024. Kali ini dukungan datang dari Ketua FKRW Bekasi Uta

Dapat Restu Dari DPP PDI Perjuangan, PPP dan PBB Dukung Ade Kuswara Kunang

KABUPATEN BEKASI -Bakal Calon (Balon) Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang resmi mendapatkan surat tugas dari DPP PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabu

Partai Demokrat Resmi Rekomendasi Tri Adhianto Sebagai Wali Kota Bekasi

KOTA BEKASI - Ketua DPC PDI Perjuang Kota Bekasi, Tri Adhianto resmi mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat untuk maju Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Bekasi 2024. Mandat te

Mencalonkan Sebagai Wali Kota Bekasi, Sholihin Dapat Restu DPP PPP

KOTA BEKASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah menetapkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) yang dilakukan pada Februari 2024 kemarin dan diketahui DPC PPP Kota

Raih 12 kursi di Pileg, Ketua DPC PPP Kota Bekasi Jatuh Hati Dengan PKS

KOTA BEKASI - DPD PKS Kota Bekasi berhasil mendapatkan 12 kursi di DPRD Kota Bekasi saat Pemilihan Legislatif (Pileg) Kemarin. Atas capaian tersebut sepertinya DPC PPP Kota Be

Setelah M2, Nofel Saleh Hilabi Ikut Kembalikan Formulir ke Gerindra

KOTA BEKASI - Kader Partai Golkar, Nofel Saleh Hilabi disinyalir memiliki ketertarikan dengan figur Mantan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad (M2). Pasalnya me