Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat menyerahkan KUA PPAS kepada pimpinan sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi. PALAPAPOS/Nuralam

BEKASI - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Kamis (6/8/2020) menghadiri sidang Paripurna dalam penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2021 dan persetujuan Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang sistem drainase.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Choirruman J. Putro hadir dalam sidang dan yang menjadi pimpinan sidang Paripurna Wakil Ketua DPRD I, H. Edi.

Pelaksanaan sidang Paripurna mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah Pasal 310 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 yang mengatur hasil rancangan KUA dan PPAS yang disusun dari RKPD tahun 2021.

Diinformasikan bahwa penyampaian kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS seharusnya dilakukan pada Minggu kedua bulan Juli 2020, namun mengalami keterlambatan dikarenakan penetapan RKPD Provinsi pada Minggu ke empat Juli 2020 (24 Juli 2020), yang seharusnya ditetapkan pada Juni akhir.

RKPD dan KUA/PPAS 2021 disusun dengan mengusung tema pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kapasitas pelaku ekonomi merupakan penjabaran dari visi misi RPJMD Kota Bekasi 2018-2023.

Secara makro kebijakan umum anggaran tahun 2021 diawali dengan kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2021 direncanakan mencapai Rp 5,997 triliun atau naik 2,93% dari proyeksi pada APBD tahun 2020 dimana jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp 2,535 triliun atau 42 27 % dari target penerimaan pendapatan. Sumber dan perimbangan Rp 1,581 triliun.

Kenaikan proyeksi dari dana transfer dipengaruhi oleh potensi penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah, hibah BOS Pemerintah Pusat dengan besaran proyeksi berdasarkan hasil refocusing bantuan keuangan baik Provinsi Jawa Barat maupun DKI Jakarta.

Adapun proyeksi Penerimaan Asli Daerah tahun 2021 akan menurun sebesar 15,97 % dari proyeksi tahun 2020 akibat menurunnya pandemi Covid-19.

Disamping kebijakan umum pendapatan yang telah disampaikan, kebijakan umum belanja tahun 2021 diproyeksikan meningkat 3,11 % dari tahun 2020 yang dipengaruhi oleh pencantuman belanja yang bersumber dana transfer dan bantuan keuangan yang sifatnya belanja spesifik serta belanja dalam rangka capaian target prioritas pembangunan Kota Bekasi berdasarkan tema pembangunan 2021.

Terkait Peraturan Daerah tentang sistem drainase merupakan inisiatif dari DPRD, Pemkot Bekasi menyambut baik selesainya Perda tersebut, yang sangat bermanfaat bagi Kota Bekasi dalam menghadapi ketidakseimbangan antara kesediaan air cenderung menurun dan kebutuhan air semakin meningkat, serta untuk mengelola sistem drainase untuk pengendalian banjir. Dalam hal ini, Pemkot Bekasi juga sedang mendorong tersusunnya masterplan drainase. (adv)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Sekretaris DPRD Kota Bekasi Pastikan Tidak Ada Pegawai Positif Covid-19

BEKASI - Sekretaris DPRD Kota Bekasi M Ridwan memastikan tidak ada pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi terpapar Covid-19 dengan status positif. Hal ini dikatakan Ridwan terkait beredarnya

Dukung Aktivitas Dewan, Sekretariat dan Dinkes Buka Poliklinik Pelayanan Kesehatan di DPRD Kota Beka

BEKASI – Sekretariat DPRD Kota Bekasi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dineks) membuka Poliklinik Pelayanan Kesehatan untuk mendukung aktivitas anggota DPRD Kota Bekasi

Rapat Paripurna, DPRD Kota Bekasi Terima LKPJ Wali Kota Bekasi Tahun 2019

BEKASI - Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi yang berlangsung Selasa (17/6/2020) dihadiri 39 anggota, akhirnya menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun 2019

DPRD Usulkan Anggaran Sembako Gratis Buat Masyarakat

BEKASI - DPRD Kota Bekasi tengah mengusulkan agar anggaran sembako untuk masyarakat dapat direalisasikan di tengah wabah Covid-19 saat ini. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bek

Work From Home, Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi Mulai Bekerja di Rumah

BEKASI - Sekretariat DPRD melakukan langkah pengaturan sistem kerja pegawai mulai dari pejabat hingga staf pelaksana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Kebijakan

DPRD Kota Bekasi Harapkan Kesetaraan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

BEKASI - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi, Senin (16/3/2020) meresmikan Sekolah Disabilitas Terpadu SDLB/SMPLB Disabilitas Fisik dan Sensor Netra di Jalan Veteran, Kelurahan Mar