Bupati Taput Nikson Nababan berjalan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju acara peresmian Bandara Silangit Internasional pada November 2017. PALAPAPOS/Hengki Tobing

TAPUT - Perkembangan pesat Bandar Udara (Bandara) Silangit Internasional, di Desa Parik Sabungan, Siborongborong, Tapanuli Utara (Taput) dalam kurun dua tahun terakhir, ternyata bukan semata hanya memenuhi kebutuhan transportasi cepat oleh masyarakat dan perantau asal Taput sekitarnya.

Melebihi itu, membantu bagi pelaku bisnis, serta mendekatkan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke Danau Toba yang berjarak tak sampai satu jam dari bandara tersebut.

Untuk poin yang terakhir, ketersediaan transportasi cepat melalui Bandara Silangit ini tentunya sangat mendukung terhadap program pemerintah yang ingin mengembalikan kejayaan pariwisata Danau Toba. Apalagi dengan telah ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata nasional prioritas.

Jika dulu wisatawan rela menempuh perjalanan panjang untuk berwisata ke Danau Toba, maka kehadiran transportasi cepat melalui Bandara Silangit ini seharusnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Dan, bertambahnya kunjungan ke kawasan Danau Toba ini sepertinya telah terjadi sejak dibukanya rute penerbangan dari Jakarta–Silangit. Begitu juga dengan penerbangan setiap hari dari Medan–Silangit . Dan di penghujung Oktober lalu, maskapai penerbangan Air Asia juga telah membuka rute penerbangan dari Kuala Lumpur ke Silangit.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Silangit Internasional, arus penumpang di Bandara Silangit meningkat drastis sejak 2016 hingga pada tahun ini.

Untuk tahun 2018 ini, hingga Oktober lalu tercatat ada sebanyak 345 ribu penumpang yang masuk dan keluar dari Bandara Silangit. Sangat berbeda dengan tahun 2015, dimana Bandara Silangit belum melayani penerbangan dari dan ke Soekarno-Hatta, jumlah penumpang hanya sebanyak 17.748 jiwa.

Jika diasumsikan, separuh dari jumlah penumpang tersebut berkunjung ke Danau Toba, maka Bandara Silangit telah berkontribusi dalam pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara. Dan dengan perkembangan Bandara Silangit, Taput kini menjadi pintu gerbang pariwisata Danau Toba.

Proses Yang Panjang

Berkembangnya Bandara Silangit yang telah ditetapkan menjadi bandara internasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada November tahun lalu, telah melalui proses yang panjang.

Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan pengoperasiannya pada 2005, pembangunan bandara dengan memperpanjang dan memperlebar runaway belum mampu meningkatkan jumlah penumpang untuk datang dan pergi melalui bandara tersebut.

Bahkan meskipun beberapa pemerintah daerah kawasan Danau Toba bergotong-royong memberikan subsidi untuk maskapi penerbangan agar membuka rute penerbangan ke Silangit, arus penumpang tetap sepi.

Melihat fakta itu, tepatnya pada Juni 2015, pihak Angkasa Pura II sempat mewacanakan untuk mengembalikan pengelolaan bandara ke pihak Kementerian Perhubungan. Alasannya, AP II merugi di Bandara Silangit.

Di fase ini dapat disebut menjadi titik awal perkembangan Bandara Silangit. Mendengar wacana pengembalian pengelolaan Bandara Silangit ke Kementerian Perhubungan oleh Angkasa Pura II, Bupati Taput Nikson Nababan menyampaikan protes keras.

Nikson berpikir, jika sempat Bandara Silangit dikembalikan ke Kementerian Perhubungan, maka pengembangan bandara akan berjalan lambat. Otomatis, impiannya agar Bandara Silangit menjadi pintu gerbang wisatawan domestik dan mancanegara ke Tapanuli serta kebutuhan masyarakat dan perantau akan moda transportasi cepat akan sulit dipenuhi.

“Wacana mengembalikan pengelolaan Bandara Silangit ke Kemenhub perlu ditinjau ulang. Hasil survei menyebutkan, Bandara Silangit akan berkembang jika ada maskapai yang membuka rute penerbangan dari Jakarta ke Silangit dan sebaliknya,” kata Nikson.

“Dan sebagai Badan Usaha Milik Negara, AP II tidak mutlak hanya memikirkan keuntungan sebagaimana perusahaan swasta. Tapi juga harus memikirkan pelayanan publik memenuhi kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang cepat,” sambung Nikson Nababan bereaksi keras saat itu.

Melalui beberapa komunikasi ke Kementerian Perhubungan, Direktur Utama Angkasa Pura II dan sejumlah politisi di Senayan, beberapa bulan setelah itu, Bupati Taput Nikson Nababan, Dirut AP II dan sejumlah anggota DPR RI Komisi V pun akhirnya melakukan pertemuan di Hotel Sentosa, Muara sekitar Agustus 2015.

Di kesempatan itu, Dirut AP II Budi Karya Sumadi yang kini menjabat Menteri Perhubungan mengevaluasi pernyataannya dan berjanji akan mengembangkan Bandara Silangit dengan memperpanjang dan pelebaran runway dan juga perbaikan terminal bandara.

Tidak hanya itu, ia juga berjanji akan menjalin komunikasi dengan pihak maskapai untuk membuka rute penerbangan dari Jakarta-Silangit ke Jakarta dan sebaliknya serta rute penerbangan lainnya.

Persoalan Belum Selesai

Meski bersedia untuk membuka rute penerbangan Jakarta–Silangit, pihak Garuda Indonesia Airways memberi persyaratan. Yang pertama, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taput untuk meratakan tebing yang berada di ujung runway.

Pihak Garuda beralasan, reputasi maskapai Garuda Indonesia Airways di mata penerbangan internasional membuat mereka menerapkan standard keselamatan penerbangan yang cukup tinggi. Garuda tidak mau megambil resiko, jika sampai terjadi kecelakaan penerbangan yang diakibatkan tebing di ujung Bandata Silangit, tentunya akan mencoreng nama baik Garuda di dunia penerbangan internasional.

Bupati Nikson pun berterima. Ia menurunkan dan bahkan meminjam alat berat jenis escavator dari Pemkab tetangga dan pengusaha swasta untuk menyanggupi permintaan Garuda tersebut.

Cukupkah dengan itu ? Belum. Garuda tidak mau berspekulasi terbang ke Silangit tanpa adanya jaminan penumpang. Garuda meminta Pemkab Taput menjamin ketersediaan 40 persen dari sebanyak 96 seat kursi pesawat Garuda jenis Bombardir CRJ-100 yang akan diterbangkan ke Silangit.

Lagi-lagi Nikson memikirkan cara untuk merealisasikanya. Pemerintah daerah tetangga seperti Pemkab Humbahas, Tobasa dan Samosir diajak untuk bergotong-royong menampung subsidi ke Garuda tersebut.

Bupati Nikson berpikir, dibukanya rute penerbangan Jakarta–Silangit tentunya juga berdampak ke daerah sekitarnya. Namun sayang, Pemkab tetangga tidak bersedia kalau harus mensubsidi jika penerbangan Garuda sepi penumpang.

Bupati Nikson akhirnya mengambil risiko. Ia meneken nota kesepahaman dengan Garuda yang berisi akan mensubsidi tiket Garuda jika penumpang sepi. Penekenan Mou yang dilaksanakan pada Maret membuat Nikson harus menyampaikan permohonan ijin prinsip ke DPRD Taput untuk mendahulukan angaran menyiapkan subsidi tersebut sebelum ditampungnya anggaran itu pada Perubahan–APBD 2016. Kebijakan Nikson ini sempat menuai protes dari sejumlah anggota DPRD Taput.

Pada 22 Maret 2016, pesawat Garuda akhirnya mendarat mulus di bandara udara. Ikut hadir pada acara penerbangan itu Direktur Utama AP II Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Garuda Indonesia, Gubernur Sumut dan sejumlah petinggi Kementerian Perhubungan, petinggi Kementerian Pariwisata, pemimpin redaksi media nasional dan penumpang reguler.

Seperti yang sudah disampaikan oleh Bupati Taput Nikson Nababan, penerbangan Garuda dari Jakarta-Silangit dan sebaliknya ternyata ramai oleh penumpang. Pemkab Taput pun akhirnya tak harus mengeluarkan dana subsidi.

Bahkan setelah itu, maskapai Sriwijaya juga ikut membuka rute Jakarta–Silangit. Menyusul kemudian Citilink yang membuka rute baru Halim Perdanakusuma-Silangit. Terakhir, Batik Air ikut menyusul terbang ke bandara yang berada di pinggir Danau Toba tersebut hingga dibukanya rute penerbangan internasional ke Bandara Silangit.

Buah Perjuangan Bupati

Menjadikan Bandara Silangit yang tadinya mati suri hingga menjadi bandara internasional yang kemudian menjadi pintu gerbang keluar masuk Tapanuli sekaligus pintu gerbang pariwisata Danau Toba adalah buah perjuangan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan dan sinergitasnya dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dengan perkembangan Bandara Silangit seperti saat ini, Pemkab Taput tidak lagi harus mengeluarkan dana untuk maskapai sebagai subsidi agar membuka rute penerbangan ke Silangit seperti yang telah terjadi di pemerintah sebelum Nikson Nababan menjabat sebagai Bupati.

Pemkab Taput kini bahkan menerima pendapatan atas keberadaan Bandara Silangit internasional saat ini. Baik itu dari kontribusi tetap atas pemakaian tanah Pemkab Taput di Bandara Silangit seluas 1.424.438 meter persegi. Penerimaan dari sektor pajak parkiran dan pendapatan dari sektor kebersihan. (eki)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Wali Kota Bekasi Hadiri Paripurna Sampaikan KUA PPAS TA 2021

BEKASI - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Kamis (6/8/2020) menghadiri sidang Paripurna dalam penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Ang

Sekretaris DPRD Kota Bekasi Pastikan Tidak Ada Pegawai Positif Covid-19

BEKASI - Sekretaris DPRD Kota Bekasi M Ridwan memastikan tidak ada pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi terpapar Covid-19 dengan status positif. Hal ini dikatakan Ridwan terkait beredarnya

Dukung Aktivitas Dewan, Sekretariat dan Dinkes Buka Poliklinik Pelayanan Kesehatan di DPRD Kota Beka

BEKASI – Sekretariat DPRD Kota Bekasi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dineks) membuka Poliklinik Pelayanan Kesehatan untuk mendukung aktivitas anggota DPRD Kota Bekasi

Rapat Paripurna, DPRD Kota Bekasi Terima LKPJ Wali Kota Bekasi Tahun 2019

BEKASI - Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi yang berlangsung Selasa (17/6/2020) dihadiri 39 anggota, akhirnya menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun 2019

DPRD Usulkan Anggaran Sembako Gratis Buat Masyarakat

BEKASI - DPRD Kota Bekasi tengah mengusulkan agar anggaran sembako untuk masyarakat dapat direalisasikan di tengah wabah Covid-19 saat ini. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bek

Work From Home, Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi Mulai Bekerja di Rumah

BEKASI - Sekretariat DPRD melakukan langkah pengaturan sistem kerja pegawai mulai dari pejabat hingga staf pelaksana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Kebijakan