A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/palapap1/public_html/application/models/Common_model.php:1)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 143

Backtrace:

File: /home/palapap1/public_html/application/controllers/Listing.php
Line: 9
Function: library

File: /home/palapap1/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/palapap1/public_html/application/models/Common_model.php:1)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 143

Backtrace:

File: /home/palapap1/public_html/application/controllers/Listing.php
Line: 9
Function: library

File: /home/palapap1/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

PALAPAPOS | Menumbuhkan Harapan

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. PALAPAPOS/Istimewa

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan kebijakan memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mengalami kendala finansial dampak pandemi Covid-19.

"Kami mendapat berbagai tanggapan dan masukan dari grup mahasiswa, dosen dan grup lainnya. Mereka menceritakan besarnya beban mahasiswa dengan adanya belajar di rumah. Krisis ekonomi yang dialami orang tua dari sisi penghasilan dan tidak bisa mengakses berbagai fasilitas. Mereka minta arahan kepada Kemendikbud, apakah ada kebijakan meringankan UKT mereka. Ini adalah jawaban bagi mahasiswa tersebut," kata Nadiem dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendikbud 25/2020. Dalam kebijakan tersebut terdapat empat arahan. Pertama, UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi Covid-19.

"Masing-masing PTN boleh menyesuaikan UKT untuk keluarga yang memiliki kendala finansial akibat Covid-19, yang tadinya tidak ada rumah regulasi untuk melakukan ini. Sekarang kita berikan solusi," kata Nadiem.

Arahan kebijakan kedua, mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil SKS sama sekali. Contohnya saat menunggu kelulusan. Kebijakan ketiga, pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa.

"Ini merupakan kesepakatan Majelis Rektor PTN Indonesia pada tanggal 22 April. Ini merupakan hasil musyawarah berbagai rektor PTN kita," jelas Mendikbud.

Kebijakan keempat, mahasiswa pada masa akhir kuliah membayar paling tinggi 50 persen UKT jika mengambil kurang atau sama dengan enam SKS. Dengan ketentuan semester sembilan bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan (S1 dan D4), dan semester tujuh bagi mahasiswa program diploma tiga (D3).

Nadiem menjelaskan kebijakan tersebut memiliki manfaat, di antaranya keberlanjutan kuliah tidak terganggu selama pandemi, hemat biaya saat tidak menikmati fasilitas dan layanan kampus, fleksibilitas untuk mengajukan keringanan UKT, dan penghematan pada masa akhir kuliah.

Ada lima jenis keringanan bagi mahasiswa yang kuliahnya terdampak pandemi Covid-19. Pertama, cicilan UKT, mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga dan jangka waktu pembayaran cicilan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Jenis keringanan kedua, yakni penundaan UKT, mahasiswa dapat menunda pembayaran UKT dan tanggal pembayaran disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Ketiga, penurunan UKT, dimana mahasiswa tetap membayar UKT, namun dapat mengajukan penurunan biaya, serta jumlah UKT baru disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Keempat, beasiswa, yakni setiap mahasiswa berhak mengajukan diri untuk mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah atau skema beasiswa lain yang disediakan perguruan tinggi dan kriteria penerimaan sesuai dengan program beasiswa yang berlaku.

Kelima, bantuan infrastruktur, semua mahasiswa dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa. Ketentuannya berdasarkan masing-masing PTN.

"Kebijakan ini belum ada arahan atau peta regulasi untuk melakukan berbagai relaksasi penundaan, penurunan maupun cicilan UKT. Ini adalah kerangka regulasi yang kita berikan agar semua PTN melakukan keringanan untuk membantu mahasiswa," papar Nadiem. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Peringati Hari Bhayangkara Ke-74, Presiden Jokowi: Keterlibatan Polri Tangani Covid-19 Sangat Dibutu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keterlibatan seluruh jajaran Polri untuk menghadapi pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan termasuk dalam menjaga protokol kesehatan dan menga

Presiden Jokowi Senang 7 Perusahaan Asing Relokasi Pabrik ke Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tujuh perusahaan dari negara lain sudah memastikan akan merelokasi pabriknya ke Indonesia, dan ada 17 perusahannya lainnya sudah menyataka

Besok, Rabu 10 Juni Bandara Silangit Mulai Layani Penerbangan Komersial

TAPANULI UTARA – Bandar udara (Bandara) Silangit Internasional di Siborongborong, Tapanuli Utara, membuka kembali penerbangan komersial. Hal itu dibenarkan General Menager Bandara Sil

Masuki Normal Baru, TNI-Polri Awasi 1.800 Titik Pendisiplinan Kesehatan

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) akan menggelar pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik, yang berada di empat provinsi

Cegah Penyebaran Covid-19, Presiden Larang Seluruh Masyarakat Mudik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Pada rap

PWI Prihatin Ada Wartawan Positif Covid-19

JAKARTA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyampaikan keprihatinannya ada beberapa wartawan yang sampai terjangkit virus Corona karena menjalankan tugas di tengah pandemi Covid-19.