Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun 2019. PALAPAPOS/Nuralam

BEKASI - Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi yang berlangsung Selasa (17/6/2020) dihadiri 39 anggota, akhirnya menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun 2019, usai dibacakan Pansus 6.

Kendati diterima, DPRD Kota Bekasi memberikan catatan dan rekomendasi kepada Wali Kota Bekasi untuk memperbaiki kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan roda pemerintahan.

Anggota Pansus 6, Rudi Heryansyah memaparkan, beberapa persoalan mencolok, diantaranya adalah kurangnya koordinasi antara Direksi BUMD dengan Bapenda. Menurut Rudi, lemahnya koordinasi berimplikasi pada catatan PAD yang diperoleh BUMD.

"Catatan Bapenda PDAM Tirta Patriot tidak mencapai target padahal surplus. Ini terjadi akibat lemahnya koordinasi PAD antara BUMD dengan Bapenda," ucap Rudi saat membacakan LKPJ Wali Kota Bekasi.

Selain itu, Rudi menyinggung capaian target selama 2019 tidak maksimal. Hal tersebut mengindikasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memiliki sumberdaya mumpuni.

"Capaian tidak sesuai target menandakan ketidakmampuan OPD terhadap peningkatan kinerja," kata Rudi seraya membeberkan jumlah OPD tidak mampu menyerap anggaran. Ada 17 OPD, pendapatan di bawah 80 persen. Apalagi adanya silpa mencapai Rp20 miliar lebih mengindikasikan perencanaan yang tidak akurat sehingga pelaksanaan pembangunan tertunda," jelas politisi PDIP itu.

Mengenai kesehatan, Pansus 6 menyoal biaya rincian pengobatan pasien pengguna BPJS atau Jamkesda (KS/NIK) selama berobat di RSUD maupun RS Swasta kerap tidak diberikan. Hal itu, kata Rudi, menjadi rekomendasi Pansus 6 agar Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bekasi melakukan perbaikan.

"Tidak adanya rincian biaya bagi pasien khususnya BPJS atau Jamkesda saat berobat di RSUD maupun RS Swasta, harus diperbaiki. Dinas Kesehatan harus memantau dan mendorong RS Swasta tidak membedakan pelayanan bagi pasien pengguna program layanan kesehatan pemerintah," tandasnya. (adv)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Beralih Fungsi, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Desak Pemkot Tertibkan Apartemen

BEKASI - Apartemen dan rumah susun sebagai rumah vertikal belum sepenuhnya menjadi tempat tinggal bagi penghuninya. Di Kota Bekasi sendiri banyak apartemen dan rumah susun yang saat ini sud

Ini Cara Menjadi Peserta Vaksin di Kota Bekasi

BEKASI - Antusiasme warga Kota Bekasi untuk lakukan vaksinasi mengalami peningkatan dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan untuk mencegah penyebaran covid-19 di Kota Patriot. Sebelumnya Presi

Hindari Kecurangan, Bapemperda Kota Bekasi Usulkan Pajak Parkir Online

BEKASI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi mengusulkan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak berbasis online. Hal ini dilakukan unt

Ketua Komisi I DPRD Kota BekasiJaring Aspirasi Warga

BEKASI - Keluhan warga mengenai infrastruktur dijawab langsung Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak, pada kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat, Kamis (6/5/2021).

<

PDI Perjuangan Kota Bekasi Apresiasi Kinerja Tenaga Kesehatan

BEKASI - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi, Heri Purnomo mengaku sangat mengapresiasi kinerja tenaga medis Kota Bekasi dalam menangani wabah pandemi covid 19. Politisi

Gagasan Bupati Nikson Soal UNTARA, Kebutuhan Berdasar Hasil Kajian

TAPANULI UTARA - Gagasan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan berdirinya sebuah Universitas Negeri Tapanuli Raya (UNTARA) ternyata bukan hanya sekedar keinginan. Tetapi merupakan sebuah keb