Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun 2019. PALAPAPOS/Nuralam

BEKASI - Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi yang berlangsung Selasa (17/6/2020) dihadiri 39 anggota, akhirnya menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun 2019, usai dibacakan Pansus 6.

Kendati diterima, DPRD Kota Bekasi memberikan catatan dan rekomendasi kepada Wali Kota Bekasi untuk memperbaiki kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan roda pemerintahan.

Anggota Pansus 6, Rudi Heryansyah memaparkan, beberapa persoalan mencolok, diantaranya adalah kurangnya koordinasi antara Direksi BUMD dengan Bapenda. Menurut Rudi, lemahnya koordinasi berimplikasi pada catatan PAD yang diperoleh BUMD.

"Catatan Bapenda PDAM Tirta Patriot tidak mencapai target padahal surplus. Ini terjadi akibat lemahnya koordinasi PAD antara BUMD dengan Bapenda," ucap Rudi saat membacakan LKPJ Wali Kota Bekasi.

Selain itu, Rudi menyinggung capaian target selama 2019 tidak maksimal. Hal tersebut mengindikasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memiliki sumberdaya mumpuni.

"Capaian tidak sesuai target menandakan ketidakmampuan OPD terhadap peningkatan kinerja," kata Rudi seraya membeberkan jumlah OPD tidak mampu menyerap anggaran. Ada 17 OPD, pendapatan di bawah 80 persen. Apalagi adanya silpa mencapai Rp20 miliar lebih mengindikasikan perencanaan yang tidak akurat sehingga pelaksanaan pembangunan tertunda," jelas politisi PDIP itu.

Mengenai kesehatan, Pansus 6 menyoal biaya rincian pengobatan pasien pengguna BPJS atau Jamkesda (KS/NIK) selama berobat di RSUD maupun RS Swasta kerap tidak diberikan. Hal itu, kata Rudi, menjadi rekomendasi Pansus 6 agar Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bekasi melakukan perbaikan.

"Tidak adanya rincian biaya bagi pasien khususnya BPJS atau Jamkesda saat berobat di RSUD maupun RS Swasta, harus diperbaiki. Dinas Kesehatan harus memantau dan mendorong RS Swasta tidak membedakan pelayanan bagi pasien pengguna program layanan kesehatan pemerintah," tandasnya. (adv)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Gagasan Bupati Nikson Soal UNTARA, Kebutuhan Berdasar Hasil Kajian

TAPANULI UTARA - Gagasan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan berdirinya sebuah Universitas Negeri Tapanuli Raya (UNTARA) ternyata bukan hanya sekedar keinginan. Tetapi merupakan sebuah keb

Aksi Bupati Nikson Lindungi Ekonomi di Kala Pandemi

TAPANULI UTARA - Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang mewabah sejak awal Maret di Indonesia, mengakibatkan dampak bukan hanya ancaman kesehatan. Tapi juga berdampak terhadap lesunya

Reaksi Cepat Bupati Taput Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

TAPANULI UTARA - Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang melanda dunia, membuat negara-negara di belahan dunia menetapkan berbagai kebijakan dan langkah-langkah dalam menangani dan

Wali Kota Bekasi Hadiri Paripurna Sampaikan KUA PPAS TA 2021

BEKASI - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Kamis (6/8/2020) menghadiri sidang Paripurna dalam penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Ang

Sekretaris DPRD Kota Bekasi Pastikan Tidak Ada Pegawai Positif Covid-19

BEKASI - Sekretaris DPRD Kota Bekasi M Ridwan memastikan tidak ada pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi terpapar Covid-19 dengan status positif. Hal ini dikatakan Ridwan terkait beredarnya

Dukung Aktivitas Dewan, Sekretariat dan Dinkes Buka Poliklinik Pelayanan Kesehatan di DPRD Kota Beka

BEKASI – Sekretariat DPRD Kota Bekasi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dineks) membuka Poliklinik Pelayanan Kesehatan untuk mendukung aktivitas anggota DPRD Kota Bekasi