Sekretariat DPRD Kota Bekasi mulai Kamis (19/3/2020) menerapkan sistem kerja di rumah atau work from home kepada para pegawainya. Namun, beberapa pegawai tetap masuk kantor dengan sistem rolling. PALAPAPOS/Nuralam

BEKASI - Sekretariat DPRD melakukan langkah pengaturan sistem kerja pegawai mulai dari pejabat hingga staf pelaksana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Kebijakan ini merujuk Surat edaran Wali Kota Bekasi Nomor 800/2072/BKPPD.PKA berlaku dan ditetapkan sejak tanggal 17 hingga 31 Maret 2020 menjadi pedoman perangkat Daerah dalam mengatur pelaksanaan tugas kedinasan aparatur dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (work from home).

Dikeluarkannya Surat Edaran Wali Kota Bekasi merupakan tindaklanjut kebijakan Pemerintah Pusat, berupa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah.

Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Moh Ridwan mengatakan pihaknya telah mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan melaksanakan WFH untuk pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD tanpa mengurangi pelayanan terhadap DPRD dan masyarakat.

Ridwan menjelaskan, beberapa langkah teknis dilakukan meliputi kegiatan di Kesekretariatan dan work from office.

"Kegiatan di Sekretariat DPRD tetap berjalan seperti lazimnya, melayani langsung terhadap kebutuhan DPRD baik Kesekretariatan, pelayanan terhadap pimpinan maupun di seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD)," jelas Ridwan, Kamis (19/3/2020).

"Menginformasikan dan menerima laporan atau informasi terkait TUSI sehingga kinerja berjalan seperti biasa," tambahnya.

Meski pegawai bekerja dari rumah, kata Ridwan, namun pekerjaan serta laporan-laporan tetap disampaikan kepada atasan masing-masing.

"Aparatur yang melaksanakan tugas dengan WFH, mengerjakan tugas sesuai dengan TUSI yang merupakan bagian dari tanggungjawabnya dan wajib melaporkan hasil kerjanya ke atasan langsung melalui media online," katanya.

Sementara, bagi aparatur yang terdampak virus Corona, Ridwan menganjurkan agar menjaga diri serta keluarga.

"Bagi pegawai yang lingkungannya terdampak covid 19 diwajibkan WFH dan mengisolasi diri beserta keluarga sampai lingkungan tersebut dinyatakan bebas dari dampak virus covid 19," kata Ridwan berharap dengan WFH ini, kinerja di Sekretariat DPRD tetap berjalan normal seperti biasa. (adv)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Gagasan Bupati Nikson Soal UNTARA, Kebutuhan Berdasar Hasil Kajian

TAPANULI UTARA - Gagasan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan berdirinya sebuah Universitas Negeri Tapanuli Raya (UNTARA) ternyata bukan hanya sekedar keinginan. Tetapi merupakan sebuah keb

Aksi Bupati Nikson Lindungi Ekonomi di Kala Pandemi

TAPANULI UTARA - Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang mewabah sejak awal Maret di Indonesia, mengakibatkan dampak bukan hanya ancaman kesehatan. Tapi juga berdampak terhadap lesunya

Reaksi Cepat Bupati Taput Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

TAPANULI UTARA - Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang melanda dunia, membuat negara-negara di belahan dunia menetapkan berbagai kebijakan dan langkah-langkah dalam menangani dan

Wali Kota Bekasi Hadiri Paripurna Sampaikan KUA PPAS TA 2021

BEKASI - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Kamis (6/8/2020) menghadiri sidang Paripurna dalam penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Ang

Sekretaris DPRD Kota Bekasi Pastikan Tidak Ada Pegawai Positif Covid-19

BEKASI - Sekretaris DPRD Kota Bekasi M Ridwan memastikan tidak ada pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi terpapar Covid-19 dengan status positif. Hal ini dikatakan Ridwan terkait beredarnya

Dukung Aktivitas Dewan, Sekretariat dan Dinkes Buka Poliklinik Pelayanan Kesehatan di DPRD Kota Beka

BEKASI – Sekretariat DPRD Kota Bekasi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dineks) membuka Poliklinik Pelayanan Kesehatan untuk mendukung aktivitas anggota DPRD Kota Bekasi