Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Mahfud MD mengaku dirinya orang sipil pertama yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

"Saya baru sadar juga tadi malam Pak AM Hendropriyono kirim pesan ke sana, selamat atas adinda telah diangkat sebagai Menko Polhukam, sipil murni pertama sepanjang sejarah Republik. Saya baru tahu itu kok saya orang sipil pertama," kata Mahfud seusai dilantik di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku akan segera belajar untuk dapat menyesuaikan diri dengan tugas-tugasnya sebagai Menko Polhukam.

"Tugas-tugas saya mencakup hal-hal yang tadi disebut bapak Presiden, soal mengkoordinasikan penegakan hukum, sehingga persepsi tentang penegakan hukum itu tidak mengecewakan. Itu soal persepsi dalam hasil survei itu kan memang pendapat orang, tidak apa-apa, akan kita perbaiki," tambah Mahfud.

Saat mengenalkan Mahfud sebagai Menko Polhukam, Presiden Jokowi meminta Mahfud menangani hal-hal berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, antiterorisme.

"Ada soal pemberantasan korupsi, lalu ada deradikalisasi. Itu yang menyangkut ideologi. Nanti saya akan berangkat ke kantor Kemenkopolhukam untuk mendapat informasi umum dulu tentang kantor dan berbagai agenda dasarnya dan mungkin besok pagi saya sudah mulai merumuskan kebijakan," tutur Mahfud.

Mahfud juga mengaku akan hadir dalam rapat kabinet pertama pada besok pagi untuk dapat menurunkan visi-misi Presiden. Namun, Mahfud mengaku belum membahas substansi apa pun di Kemenko Polhukam.

"Belum ada arahan dan belum ada substansi. Kita belum masuk ke materi apa pun. 1-2 hari ini kita akan inventarisasi dulu persoalan-persoalan. Kemudian, namanya menteri koordinator adalah mengoordinasi kementerian terkait," ujar Mahfud.

Mahfud juga mengaku akan membahas lagi UU rekonsiliasi dan kebenaran. "UU Itu penting untuk dibuka lagi. Kenapa dulu dibatalkan oleh MK? MK memerintahkan supaya dihidupkan tapi diperbaiki lagi isinya, itu sampai sekarang sudah 16 tahun belum diperbaiki. Kita akan lihat nanti, dan saya akan lihat, ada beberapa mungkin yang perlu dilihat kasus kedaluwarsa kemudian manfaat dan mudarotnya dalam setiap agenda penyelesaian itu," jelas Mahfud.

Mahfud menilai bahwa ia tidak akan kesulitan untuk mengkoordinasikan kementerian, termasuk juga melakukan sinergitas dengan TNI saat menjabat nanti.

"Saya pernah memimpin Kementerian Pertahanan yang bawahan-bawahan saya jenderal semua dan saya sipil. Bagusnya militer itu selalu disiplin secara hirarkis. Ketika saya dulu memimpin jenderal-jenderal mereka juga mengikuti meskipun sipil memimpin sudah mengatakan begini, ya mereka ikut. Saya kira sama, Kemenhan yang sekarang Pak Prabowo itu taat azas, taat aturan dan taat struktur, kalau memang ada kebijakan Presiden yang disalurkan dan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan kemenko itu ya kementerian di bawahnya harus ikut," papar Mahfud. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Nesia Viviyanti Sitompul Siswi SMAN 4 Kota Bekasi Berhasil Sabet Medali Emas

KOTA BEKASI - Salah seorang siswi kelas 2 SMA Negeri 4 Kota Bekasi, Nesia Viviyanti Sitompul berhasil sabet medali emas diajang Olimpiade Nasional Sains dan Kedokteran di Jawa

Perayaan Natal PDIP Dihadiri Ribuan Jemaat

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama jajaran pengurus DPP menggelar perayaan Natal dengan tema "Kasih Damai Perjuangan".

Komisi XI DPR RI Kecewa Dengan Dinas Kesehatan, Pj Wali Kota Bekasi Minta Maaf

KOTA BEKASI - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene kecewa dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Pasalnya saat kedatangannya secara resmi bersama anggota komisi untuk

Bernostalgia, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono Berkunjung ke PWI Pusa

JAKARTA- Suasana hangat dan penuh kekeluargaan tercipta saat Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono, melakukan kunjungan silaturrahmi ke kantor Persatuan W

Menpan RB Minta Pemda Tak Rekrut Tenaga Honorer

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta agar pemerintah daerah (Pemda) serta kementerian dan lembaga pe

PDIP Daftarkan Bacaleg Serentak 11 Mei 2023

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partai nya mendaftarkan bakal calon (Balon) legislatif tanggal 11 Mei 2023 serentak di seluruh Indonesia.