Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya sangat menghormati kritik sebagai esensi penting demokrasi, namun dia menekankan media hendaknya tetap mengedepankan etika jurnalistik.

Hal ini dikatakan Hasto, merespon negatif karikatur Presiden Jokowi yang disampaikan Majalah Tempo dalam sampul depan medianya, beberapa edisi belakangan ini.

“Demokrasi memerlukan estetika, perlu pemahaman terhadap kebudayaan bangsa, sehingga tampilan karikatur Majalah Tempo terhadap Presiden Jokowi dalam beberapa edisi terakhir sangat disesalkan," kata Hasto dalam keterangan tertulis di Jalarta, Selasa (8/10/2019).

Hasto mengatakan apa yang disampaikan oleh media tersebut sudah tidak lagi menampilkan pesan jurnalistik yang mencerdaskan dan membangun peradaban, namun sudah menampakkan kepentingan tertentu yang disertai framing kepada pembaca.

“Ketika media tersebut memberikan kritik yang begitu tajam terhadap PDI Perjuangan kami menerimanya sebagai bagian dari kritik dan kami lakukan otokritik, namun ketika simbol negara Presiden Republik Indonesia dibuat karikatur tersebut, kami sangat menyesalkan," jelas dia.

Dia mengatakan karikatur Presiden Jokowi tersebut cermin kemunduran kualitas jurnalistik karena minus kebajikan. Dia menyarankan agar media tersebut menyampaikan pemberitaan berimbang atau cover both sides.

Selain itu sebagai media yang berada di wilayah Indonesia, dia mengimbau media itu untuk mempelajari kembali sejarah pers nusantara, pers yang membawa pelita harapan, mencerdaskan, dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam edisi teranyar, Majalah Tempo membuat karikatur Presiden Jokowi terkait Perppu KPK. Hasto menegaskan terkait dengan revisi UU KPK suara DPR dan Pemerintah Bulat.

"Jalankan undang-undang baru tersebut, kita monitor, cermati, dan kita semua punya tanggung jawab untuk memberantas korupsi. Presiden Jokowi tidak akan tinggal diam memberantas korupsi, ada atau tidak ada undang-undang. Sebab korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Namun dengan revisi tersebut, Ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan yang selama ini banyak terjadi," papar dia.

Dia menegaskan ketika warga bangsa tidak lagi bisa menghormati simbol negara seperti Presiden Republik Indonesia Jokowi, maka demokrasi melunturkan watak kebudayaan bangsanya. "Stop karikatur yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Hasto. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

FKRW Bekasi Utara Dukung Sholihin Sebagai Cawalkot Bekasi 2024

KOTA BEKASI - Dukungan terus mengalir kepada Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin sebagai bakal calon Wali Kota Bekasi 2024. Kali ini dukungan datang dari Ketua FKRW Bekasi Uta

Dapat Restu Dari DPP PDI Perjuangan, PPP dan PBB Dukung Ade Kuswara Kunang

KABUPATEN BEKASI -Bakal Calon (Balon) Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang resmi mendapatkan surat tugas dari DPP PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabu

Partai Demokrat Resmi Rekomendasi Tri Adhianto Sebagai Wali Kota Bekasi

KOTA BEKASI - Ketua DPC PDI Perjuang Kota Bekasi, Tri Adhianto resmi mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat untuk maju Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Bekasi 2024. Mandat te

Mencalonkan Sebagai Wali Kota Bekasi, Sholihin Dapat Restu DPP PPP

KOTA BEKASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah menetapkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) yang dilakukan pada Februari 2024 kemarin dan diketahui DPC PPP Kota

Raih 12 kursi di Pileg, Ketua DPC PPP Kota Bekasi Jatuh Hati Dengan PKS

KOTA BEKASI - DPD PKS Kota Bekasi berhasil mendapatkan 12 kursi di DPRD Kota Bekasi saat Pemilihan Legislatif (Pileg) Kemarin. Atas capaian tersebut sepertinya DPC PPP Kota Be

Setelah M2, Nofel Saleh Hilabi Ikut Kembalikan Formulir ke Gerindra

KOTA BEKASI - Kader Partai Golkar, Nofel Saleh Hilabi disinyalir memiliki ketertarikan dengan figur Mantan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad (M2). Pasalnya me