Massa Gerakan Masyarakat Antipejabat Amoral (Gempar) saat berunjuk rasa, di Kantor PTUN Banda Aceh, Senin (16/9/2019). PALAPA POS/Istimewa

BANDA ACEH - Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Antipejabat Amoral (Gempar) berdemonstrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh untuk menuntut majelis hakim yang menyidangkan gugatan Bupati Simeulue bijak memutuskan perkara tersebut.

Aksi yang diikuti 20-an pengunjuk rasa, di PTUN Banda Aceh, Senin (16/9/2019), mendapat pengawalan ketat personel Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh.

Koordinator Gempar Zul Hamzah mengatakan, pihaknya mendatangi PTUN Banda Aceh untuk mendorong majelis hakim bijaksana memutuskan gugatan Bupati Simeulue terkait surat pemakzulan oleh DPRK Simeulue.

"Bupati menggugat hasil rapat paripurna DPRK Simeulue terkait pemakzulan ke PTUN. Pemakzulan ini menyangkut beredarnya video amoral yang diduga dilakukan Bupati," ujar Zul Hamzah.

Menurut Zul Hamzah, unjuk rasa massa Gempar ke PTUN Banda Aceh bukan untuk mengintervensi majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan Bupati Simeulue.

"Kami berunjuk rasa ke PTUN Banda Aceh untuk mendorong majelis hakim bersikap bijak melihat kasus ini. Kasus ini bukan hanya dilihat selembar kertas yang digugat, tetapi melihat pelanggaran amoral diduga dilakukan Bupati," kata Zul Hamzah.

Zul Hamzah mengatakan, masyarakat Kabupaten Simeulue merasa malu dengan beredarnya video amoral yang diduga dilakukan Bupati Simeulue berinisial Erli Hasim.

"Terlebih, masyarakat Simeulue terkejut ketika Erli Hasim membenarkan dan mengakui video tersebut bersama istrinya. Padahal, dengan kasat mata bahwa wanita dalam video itu bukan bukanlah istrinya yang sah," kata Zul Hamzah.

Usai menyampaikan aspirasinya, pihak PTUN Banda Aceh mengundang perwakilan massa bertemu di ruangan kantor pengadilan tersebut. Massa pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, setelah pertemuan dengan pihak PTUN yang berlangsung kurang dari satu jam. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Bupati Labuhan Batu Terjaring OTT

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Ut

Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Terjerat Kasus Dugaan Korupsi

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Bekasi, YY ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi beserta 3 orang l

Mantan Bupati Yapen Provinsi Papua Diduga Korupsi, Kotra Pangaru Datangi KPK

JAKARTA - Sejumlah masa mengatasnamakan Komunitas Transparansi Pengguna Anggaran Papua Baru (KOTRA PANGARU) lakukan aksi demonstrasi di gedung Komisi Pemberan

Rumah Firli Bahuri dan Dua Rumah Lain di Geledah Polda Metro Jaya

KOTA BEKASI - Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya lakukan penggeledahan terhadap rumah Ketua KPK, Firli Bahuri dan dua rumah lainnya berlokasi di

NasDem Bantah Pernyataan KPK Terkait Aliran Dana dari SYL

JAKARTA - DPP Partai NasDem membantah pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana korupsi kadernya dan mantan Menteri Pertanian (Mentan)

Ada Dugaan Aliran Dana Tersangka SYL ke Partai Nasdem

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana miliaran rupiah dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.