Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadilah. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - KPK pada Senin (19/8/2019) memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadilah dalam penyidikan kasus suap izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut pada proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil di Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.

Arif diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun (NBU).

"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa untuk tersangka NBU terkait tindak pidana korupsi suap izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil di Kepri Tahun 2018/2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Selain itu, KPK juga memanggil delapan saksi lainnya untuk tersangka Nurdin, yaitu Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri Hendri Kurniadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kepri Abu Bakar, pegawai honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Muhammad Shalihin dan Kepala Biro Umum Provinsi Kepri Martin Luther Maromon.

Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri 2017-2018 Yerri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri Zulhendri, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri Guntur Sati, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Ahmad Nizar.

Selain Nurdin, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Budi Hartono (BUH) dan Abu Bakar (ABK) dari unsur swasta. Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Juli 2019.

Baca Juga: KPK Perpanjang Penahanan Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun

Selain kasus suap, Nurdin juga telah ditetapkan sebagai tersangka menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Dalam penyidikan kasus itu, total gratifikasi yang diterima Nurdin Basirun dan telah disita KPK sekitar Rp6,1 miliar dengan rincian Rp3.737.240.000, 180.935 dolar Singapura, 38.553 dolar AS, 527 ringgit Malaysia, 500 riyal Arab Saudi, 30 dolar Hong Kong dan 5 euro.

KPK menduga uang tersebut merupakan gratifikasi yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan posisi dan kewenangan Nurdin sebagai penyelenggara negara. Salah satunya terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Bupati Labuhan Batu Terjaring OTT

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Ut

Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Terjerat Kasus Dugaan Korupsi

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Bekasi, YY ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi beserta 3 orang l

Mantan Bupati Yapen Provinsi Papua Diduga Korupsi, Kotra Pangaru Datangi KPK

JAKARTA - Sejumlah masa mengatasnamakan Komunitas Transparansi Pengguna Anggaran Papua Baru (KOTRA PANGARU) lakukan aksi demonstrasi di gedung Komisi Pemberan

Rumah Firli Bahuri dan Dua Rumah Lain di Geledah Polda Metro Jaya

KOTA BEKASI - Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya lakukan penggeledahan terhadap rumah Ketua KPK, Firli Bahuri dan dua rumah lainnya berlokasi di

NasDem Bantah Pernyataan KPK Terkait Aliran Dana dari SYL

JAKARTA - DPP Partai NasDem membantah pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana korupsi kadernya dan mantan Menteri Pertanian (Mentan)

Ada Dugaan Aliran Dana Tersangka SYL ke Partai Nasdem

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana miliaran rupiah dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.