Diskusi "Energi dan Spirit Baru Anggota Parlemen Baru" di Kantor DEEP, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PALAPA POS/Istimewa

BOGOR - Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP) mengkritisi transparansi badan legislatif karena hingga kini masyarakat masih kesulitan mengukur kinerja para wakilnya di lembaga tersebut.

Direktur DEEP Yusfitriadi menyebutkan bahwa dirinya yang berdomisili di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bahkan tidak punya tolok ukur keberhasilan bagi wakilnya yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Padahal, kini para anggota legislatif periode 2014 s.d. 2019 sudah di penghujung masa tugas.

"Tidak ada alat ukur kinerja dewan sehingga masyarakat tidak bisa melihat secara gamblang apa saja yang telah dilakukan oleh dewan yang secara moral mewakili rakyat Kabupaten Bogor," katanya usai diskusi berjudul "Energi dan Spirit Baru Anggota Parlemen Baru" di Kantor DEEP, Cibinong, Bogor, Jumat (2/8/2019).

Menurut Yus, salah satu contoh sulitnya mengukur keberhasilan kinerja anggota parlemen ketika mereka menjalankan fungsi legislasi membuat peraturan daerah (perda). Meski sudah mencapai target jumlah perda, tidak ada parameter yang jelas mengenai tingkat efektivitas perda tersebut.

"Misalnya, urusan aspirasi, itu hanya dimaknai reses. Kalau sudah reses seminggu, mengenai anggaran tepat sasaran, atau dia memberikan kontribusi untuk lingkungan itu tidak bisa diukur," kata pria yang juga menjabat sebagai Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Ia mengatakan bahwa lembaga legislatif membutuhkan formulasi untuk merumuskan tranparansi dan akuntabilitas para anggotanya sehingga masyarakat bisa mengetahui kinerja wakil yang mereka pilih ketika masa pemilu anggota legislatif.

"Mau bentuknya forum seminggu atau di website, yang penting ada sebuah bentuk upaya transparansi dan akuntabilitas publik. Keterbukaan informasi publik dari lembaga dewan ke publik," tuturnya.

Lebih dari itu, dia berharap masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui tingkat kehadiran wakilnya, serta mengetahui siapa saja yang semestinya hadir dalam rapat-rapat di gedung wakil rakyat. "Jadi, masyarakat berhak tahu, misalnya rapat Badan Anggaran yang harus hadir berapa dan siapa saja," ujar Yus. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bogor Zona Merah Covid-19

BOGOR – Seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor ditetapkan sebagai zona merah penularan Covid-19. Demikian disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Rizieq Shihab Diduga Kabur dari RS Ummi Kota Bogor

BOGOR – Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab diduga melarikan diri dari Rumah Sakit  (RS) Ummi Kota Bogor terkait hasil swab test Covid-19 miliknya. 

FORMI Kabupaten Bogor Luncurkan Kegiatan Senam Pancakarsa

BOGOR - Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kabupaten Bogor meluncurkan kegiatan Senam Pancakarsa di Kecamatan Tanjungsari pada Rabu (9/9/2020),  yang juga bagian d

Pelanggaran Pemilu 2019 Di Jawa Barat Didominasi Politik Uang

BOGOR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyebutkan pelanggaran Pemilu 2019 di wilayahnya didominasi praktik politik uang.

"Pelanggara

Bupati Bogor Siap Tegur Sekolah yang Siswanya Demo ke Jakarta

BOGOR - Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin siap menegur sekolah di Kabupaten Bogor yang siswanya melaksanakan aksi demonstrasi di DKI Jakarta pada saat pelantikan Joko Widodo dan Ma'ru

NU Kota Bogor Dukung Bima Arya Tuntaskan Kasus Gereja Yasmin

BOGOR - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bogor, Jawa Barat, menyatakan dukungan atas sikap Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang mengaku akan menuntaskan kasus Gereja