Komisioner KPU Ilham Saputra. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin ada aturan tegas yang melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 karena berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya.

"Pengalaman dari 2019 lalu, dengan PKPU 2018, karena tidak ada di undang-undang yang menegaskan bahwa tidak ada pasal yang menyebutkan napi koruptor dilarang menjadi caleg DPR, maka menjadi tidak kuat," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra ketika ditemui di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Sebelumnya, KPU mendukung wacana pelarangan mantan narapidana yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada 2020.

Larangan tersebut rencananya akan dimasukkan dalam peraturan KPU (PKPU). Namun untuk memperkuat aturan itu perlu dilakukan revisi Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang harus dilakukan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Ilham, KPU tidak ingin mengulang kejadian ketika Bawaslu mengabulkan gugatan agar PKPU napi koruptor dilarang menjadi caleg DPR dibatalkan, dengan alasan aturan tidak terdapat di undang-undang.

"Orang-orang yang pernah korupsi kita tolak kemarin kan, tapi Bawaslu mengabulkan dengan alasan tidak ada di undang-undang," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berkomentar mengenai wacana KPU RI memasukkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi ikut Pilkada 2020 di dalam PKPU.

Dia menegaskan bahwa kewenangan membuat aturan larangan mantan napi koruptor mengikuti Pilkada ada di tangan DPR bukan KPU.

"KPU RI itu jaga administrasi penyelenggaraan Pemilu saja, jangan ikut membuat politik penyelenggaraan Pemilu karena itu domainnya DPR, domain politik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/7/2019). (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

FKRW Bekasi Utara Dukung Sholihin Sebagai Cawalkot Bekasi 2024

KOTA BEKASI - Dukungan terus mengalir kepada Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin sebagai bakal calon Wali Kota Bekasi 2024. Kali ini dukungan datang dari Ketua FKRW Bekasi Uta

Dapat Restu Dari DPP PDI Perjuangan, PPP dan PBB Dukung Ade Kuswara Kunang

KABUPATEN BEKASI -Bakal Calon (Balon) Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang resmi mendapatkan surat tugas dari DPP PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabu

Partai Demokrat Resmi Rekomendasi Tri Adhianto Sebagai Wali Kota Bekasi

KOTA BEKASI - Ketua DPC PDI Perjuang Kota Bekasi, Tri Adhianto resmi mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat untuk maju Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Bekasi 2024. Mandat te

Mencalonkan Sebagai Wali Kota Bekasi, Sholihin Dapat Restu DPP PPP

KOTA BEKASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah menetapkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) yang dilakukan pada Februari 2024 kemarin dan diketahui DPC PPP Kota

Raih 12 kursi di Pileg, Ketua DPC PPP Kota Bekasi Jatuh Hati Dengan PKS

KOTA BEKASI - DPD PKS Kota Bekasi berhasil mendapatkan 12 kursi di DPRD Kota Bekasi saat Pemilihan Legislatif (Pileg) Kemarin. Atas capaian tersebut sepertinya DPC PPP Kota Be

Setelah M2, Nofel Saleh Hilabi Ikut Kembalikan Formulir ke Gerindra

KOTA BEKASI - Kader Partai Golkar, Nofel Saleh Hilabi disinyalir memiliki ketertarikan dengan figur Mantan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad (M2). Pasalnya me