Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly Muhammad (tengah). PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta pemerintah daerah untuk mengawasi ketat agar tidak terjadi pengalihan kepemilikan supaya program rumah uang muka nol rupiah (DP Rp 0) tepat sasaran.

"Nol persen itu bagus. Tapi dalam praktiknya takutnya tidak mampu membayar dan akhirnya dialihkan ke orang lain," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly Muhammad, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Program DP nol rupiah adalah program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan memudahkan warga yang belum memiliki rumah untuk memiliki properti sendiri. Program itu ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018.

Syarat kepemilikan antara lain adalah yang tidak pernah menerima subsidi rumah dan berpenghasilan Rp4 juta sampai Rp7 juta serta prioritas untuk yang sudah menikah.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah merampungkan sistem seleksi administrasi pendaftaran rumah susun sederhana (rusunami) dengan DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dengan 1.790 orang dinyatakan lolos dari 2.358 orang mendaftar.

Syarat pendapatan dengan kisaran Rp4 juta sampai Rp7 juta itu susah dipenuhi oleh warga kurang mampu yang sebagian besar masih belum memiliki rumah sendiri, ujar Ramly.

Politisi Golkar itu mengatakan kesejahteraan warga kurang mampu itu harusnya tetap menjadi fokus pemerintah daerah dengan pembangunan rumah susun yang punya sewa terjangkau oleh mereka.

"Program yang diterapkan pemerintah daerah harusnya bisa menakar pendapatan warga. Kalau untuk gaji Rp4 juta ke atas, warga miskin tidak dapat," ungkapnya.

Pengamat tata kota Yayat Supriyatna juga menyebut program DP Nol Persen hanya menyasar kalangan tertentu saja. Dengan harga rumah susun di Pondok Kelapa dibagi ke dalam tiga tipe unit yaitu studio tipe 21, kamar tipe 24, dan kamar tipe 36 yang berkisar antara Rp184 juta hingga Rp310 juta.

"Harga rumahnya berarti mengikuti harga pasaran kisaran Rp300 jutaan. Kalau harganya semahal itu yang mampu (beli) pendapatan Rp8 jutaan," jelas akademisi Universitas Trisakti itu. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

DPP Pemuda Batak Bersatu Dukung Nikson Nababan Jadi Gubernur Sumut

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Batak Bersatu (PBB) Lambok F Sihombing menegaskan memberi dukungan penuh kepada Nikson Nababan sebagai Bakal Calon Guber

Mahasiswa Gelar Doa Bersama Untuk Bacalon Gubernur Sumut Nikson Nababan

JAKARTA - Para mahasiswa Sumatera Utara yang tergabung dalam kader of change Nikson Milenial Center (NMC) gelar Doa bersama dan santunan pada anak yatim di acara 'Jumat Be

Ketum PWI Pusat Sampaikan Klarifikasi Berita Bohong Yusuf Rizal

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun berikan penjelasan terhadap isu miring yang menyangkut internal organisas

Kemenag Tetapkan 1 Syawal Pada 10 April 2024

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada Rabu (10/4/2024) mendatang.

Men

Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi Diduga Kurang Cermat, Timses Gerindra Laporkan ke DKPP

JAKARTA - Salah satu tim sukses calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 H. Syahrir yakni Agung lesmana menduga Bawaslu serta KPU Kabupaten Bekasi ku

KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian

JAKARTA - Pengadaan barang/jasa masih menjadi gerbang utama lumbung korupsi. Meskipun Pemerintah membangun E-katalognya untuk mencegah korupsi, namun para pelaku masih menemuk