Kepala Biro Hukum Pemprov Kepri, Heri Mokhrizal. PALAPA POS/Istimewa

BATAM - KPK meminta keterangan 7 kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

"Ada enam atau tujuh kepala dinas, ada juga kabid, staf dan supir," kata Kepala Biro Hukum Pemprov Kepri, Heri Mokhrizal yang ditemui wartawan di sela-sela pemberian keterangan kepada KPK, Rabu (24/7/2019).

Pemberian keterangan dilakukan bertahap hingga Jumat. Heri mengatakan pada Rabu, terdapat delapan orang pejabat di lingkungan Pemprov Kepri yang dimintai keterangan oleh KPK di lantai 3 Mapolresta Barelang.

Menurut dia, KPK baru menanyakan terkait prosedur penerbitan izin. "Seperti apa terbitnya izin prinsip. Kami sampaikan normatif saja," kata dia.

Hingga kini, KPK belum meminta dokumen apa pun darinya. Namun ia memastikan, hingga kini belum ada izin reklamasi yang diterbitkan Pemprov Kepri. "Tapi izin prinsip diserahkan ke OPD (organisasi perangkat daerah)," kata dia.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kepri Jamhur Ismail mengatakan KPK hanya menanyakan tugas pokok dan fungsi jabatannya. Dalam pertemuan pagi tadi, KPK tidak menanyakan terkait labuh jangkar.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepri, Abu Bakar, menolak memberikan keterangan kepada media.

Selain Heri, Jamhur dan Abu Bakar, juga nampak pejabat Pemprov Kepri, Muhammad Darwin di sekitar Mapolresta Barelang.

KPK memberikan waktu kepada pejabat Pemprov Kepri yang dimintai keterangan untuk melakukan ibadah Salat Dzuhur. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Bupati Labuhan Batu Terjaring OTT

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Ut

Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Terjerat Kasus Dugaan Korupsi

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Bekasi, YY ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi beserta 3 orang l

Mantan Bupati Yapen Provinsi Papua Diduga Korupsi, Kotra Pangaru Datangi KPK

JAKARTA - Sejumlah masa mengatasnamakan Komunitas Transparansi Pengguna Anggaran Papua Baru (KOTRA PANGARU) lakukan aksi demonstrasi di gedung Komisi Pemberan

Rumah Firli Bahuri dan Dua Rumah Lain di Geledah Polda Metro Jaya

KOTA BEKASI - Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya lakukan penggeledahan terhadap rumah Ketua KPK, Firli Bahuri dan dua rumah lainnya berlokasi di

NasDem Bantah Pernyataan KPK Terkait Aliran Dana dari SYL

JAKARTA - DPP Partai NasDem membantah pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana korupsi kadernya dan mantan Menteri Pertanian (Mentan)

Ada Dugaan Aliran Dana Tersangka SYL ke Partai Nasdem

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana miliaran rupiah dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.