Air Sungai Cileungsi berubah warna menjadi hitam diduga akibat pencemaran limbah pabrik. PALAPA POS/Istimewa

BOGOR - Bupati Bogor Ade Yasin mengultimatum untuk segera menutup perusahaan-perusahaan pencemar Sungai Cileungsi jika tidak juga jera atas ganjaran tindakannya mengotori Sungai Cileungsi dengan limbah.

"Karena tidak ada efek jera ketika ada perusahaan yang membuang limbah, padahal dia sudah diproses, diperingati sebagainya, lebih baik kalau tidak kapok, tutup saja," ujarnya kepada Antara di Cibinong, Bogor, Selasa (23/7/2019).

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah berulang kali mengingatkan perusahaan-perusahaan yang berada di tepian Sungai Cileungsi itu agar tidak langsung membuang limbahnya ke sungai.

Bupati menyebutkan bahwa beberapa perusahaan sudah dikenakan hukuman. "Sudah diperingati berkali-kali, bahkan ada beberapa perusahaan yang dilaporkan dan kemudian diadili," kata Ade Yasin.

Kini, ia mengaku sudah menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor untuk lebih tegas menindak perusahaan-perusahaan nakal tersebut.

Menurutnya, petugas Satpol PP akan melakukan pendataan kembali perusahaan mana saja yang membuang limbah ke Sungai Cileungsi.

Perkara pencemaran Sungai Cileungsi ini sempat digarap juga oleh Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya. Dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang diris Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya pada Desember 2018 itu ada sebanyak 48 perusahaan yang membuang limbahnya ke Sungai Cileungsi tapi tidak mengantongi izin apapun.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menyayangkan adanya pelanggaran itu tidak diimbangi dengan penindakan maksimal oleh Pemkab Bogor. DLH Kabupaten Bogor terbukti abai mengawasi lingkungan dari 2.500 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bogor.

LAHP-nya juga menyatakan bahwa DLH Kabupaten Bogor mengalami kekosongan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Padahal menurutnya, dengan luas wilayah sekitar 298.838 hektar dan jumlah penduduk yang sekitar 5,6 juta jiwa, Kabupaten Bogor mutlak memerlukan fungsi PPLH.

"Dari 48 perusahaan yang buang limbah ke Sungai Cileungsi itu sudah ada yang disegel, tapi yang nyegelnya penyidik dari PNS, yakni PPNS. Dia tidak tahu yang mana yang harus disegel. Harusnya PPLH,” beber Teguh. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bogor Zona Merah Covid-19

BOGOR – Seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor ditetapkan sebagai zona merah penularan Covid-19. Demikian disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Rizieq Shihab Diduga Kabur dari RS Ummi Kota Bogor

BOGOR – Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab diduga melarikan diri dari Rumah Sakit  (RS) Ummi Kota Bogor terkait hasil swab test Covid-19 miliknya. 

FORMI Kabupaten Bogor Luncurkan Kegiatan Senam Pancakarsa

BOGOR - Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kabupaten Bogor meluncurkan kegiatan Senam Pancakarsa di Kecamatan Tanjungsari pada Rabu (9/9/2020),  yang juga bagian d

Pelanggaran Pemilu 2019 Di Jawa Barat Didominasi Politik Uang

BOGOR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyebutkan pelanggaran Pemilu 2019 di wilayahnya didominasi praktik politik uang.

"Pelanggara

Bupati Bogor Siap Tegur Sekolah yang Siswanya Demo ke Jakarta

BOGOR - Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin siap menegur sekolah di Kabupaten Bogor yang siswanya melaksanakan aksi demonstrasi di DKI Jakarta pada saat pelantikan Joko Widodo dan Ma'ru

NU Kota Bogor Dukung Bima Arya Tuntaskan Kasus Gereja Yasmin

BOGOR - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bogor, Jawa Barat, menyatakan dukungan atas sikap Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang mengaku akan menuntaskan kasus Gereja