Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan DPRD DKI Jakarta untuk segera memproses pengisian jabatan wakil gubernur mengingat posisi tersebut diperlukan untuk konsolidasi pemerintahan daerah.

Meskipun Gubernur Anies Baswedan memiliki sekretaris daerah, deputi dan tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP), Tjahjo menegaskan posisi wagub tetap memiliki kedudukan berbeda dibandingkan ketiganya.

"Walau dia (Anies) punya deputi, punya sekda, punya TGUPP yang begitu banyak; tapi ingat bahwa (pemerintahan) DKI itu paket politik, perlu konsolidasi demokrasi yang ada peran wagub. Jadi, alangkah baiknya kalau segera diproses," kata Tjahjo usai pembukaan Indonesia Development Forum (IDF) 2019 di JCC Senayan Jakarta, Senin (22/7/2019).

Kemendagri hanya bisa mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) guna memilih wagub. Sementara, keputusan waktu pelaksanaan rapimgab tersebut tetap menjadi wewenang DPRD DKI Jakarta, dan Mendagri tidak dapat mengintervensi.

"Secara prinsip, Kemendagri tidak bisa berbuat banyak. Ini sudah domainnya DPRD, termasuk Anies (Baswedan) juga tidak bisa ikut campur apa-apa. Terserah DPRD, apakah mau diselesaikan di masa sekarang atau mau dibahas hasil pemilu, terserah DPRD," tambahnya.

Belum adanya posisi wagub saat ini, menurut Tjahjo tidak mengganggu jalannya pemerintah di DKI Jakarta, mengingat tidak adanya laporan keluhan dari masyarakat akibat absensi wagub.

Namun Tjahjo menegaskan pentingnya bagi DPRD DKI Jakarta untuk segera menentukan siapa yang akan menggantikan Sandiaga Uno, yang mengundurkan diri karena pencalonannya di Pilpres 2019.

DPRD DKI Jakarta sedianya menggelar rapimgab pada Selasa, 16 Juli; namun batal dilakukan karena tidak ada anggota dewan yang hadir. Ketua Panitia Khusus Pemilihan Wagub DKI Mohamad Ongen Sangaji beralasan sekretaris dewan tidak dapat menyusun jadwal dengan baik sehingga tidak ada anggota yang hadir. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

DPP Pemuda Batak Bersatu Dukung Nikson Nababan Jadi Gubernur Sumut

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Batak Bersatu (PBB) Lambok F Sihombing menegaskan memberi dukungan penuh kepada Nikson Nababan sebagai Bakal Calon Guber

Mahasiswa Gelar Doa Bersama Untuk Bacalon Gubernur Sumut Nikson Nababan

JAKARTA - Para mahasiswa Sumatera Utara yang tergabung dalam kader of change Nikson Milenial Center (NMC) gelar Doa bersama dan santunan pada anak yatim di acara 'Jumat Be

Ketum PWI Pusat Sampaikan Klarifikasi Berita Bohong Yusuf Rizal

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun berikan penjelasan terhadap isu miring yang menyangkut internal organisas

Kemenag Tetapkan 1 Syawal Pada 10 April 2024

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada Rabu (10/4/2024) mendatang.

Men

Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi Diduga Kurang Cermat, Timses Gerindra Laporkan ke DKPP

JAKARTA - Salah satu tim sukses calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 H. Syahrir yakni Agung lesmana menduga Bawaslu serta KPU Kabupaten Bekasi ku

KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian

JAKARTA - Pengadaan barang/jasa masih menjadi gerbang utama lumbung korupsi. Meskipun Pemerintah membangun E-katalognya untuk mencegah korupsi, namun para pelaku masih menemuk