Nelayan saat melakukan orasi dan membawa poster ketika berunjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Massa yang mengatasnamakan nelayan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan mengadakan unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019), untuk menolak Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menepati janji kampanye mereka saat Pilkada DKI 2017 untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

"Perda itu tak berpihak pada nelayan," kata salah satu nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Sulaiman di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Ia menilai RZWP3K tidak mengakomodir kepentingan nelayan dan hanya menguntungkan para investor.

"RZWP3K itu membatasi ruang lingkup nelayan, peraturan itu hanya menguntungkan investor. Dengan RZWP3K itu investor masuk ke pulau seribu ke sektor pariwisata. Sementara itu, wisatanya untuk siapa?," kata Sulaiman.

Menurut dia, penyusunan draft RZWP3K itu melibatkan para nelayan bukan dengan konsultan. "Nelayan tidak dilibatkan. Kalaupun katanya sudah melibatkan nelayan, nelayan yang mana?," tanya Sulaiman.

Ia menambahkan melalui peraturan itu, para nelayan juga merasa dirugikan karena proyek reklamasi Teluk Jakarta merusak ekosistem laut yang menjadi sumber mata pencaharian.

"Reklamasi telah menghilangkan sumber kehidupan kami rakyat kecil. Reklamasi hanya menguntungkan sekelompok orang dan investor," katanya.

Para nelayan membawa sejumlah spanduk bertuliskan penentangan terhadap proyek reklamasi , salah satunya "Darat dikapling, laut dikapling juga. Nelayan kapan berdaulat di laut". "#savepulaupari".

Unjuk rasa itu berlangsung dari sekitar pukul 14.45 WIB hingga 15.15 WIB. Para mengunjuk rasa menyatakan akan datang kembali sampai tuntutan mereka terpenuhi. Terdapat sekitar 70 nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (Amuk) Bahari.

Unjuk rasa di depan Balai Kota itu tidak sampai menyebabkan kemacetan di Jalan Medan Merdeka Selatan. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Kemenag Tetapkan 1 Syawal Pada 10 April 2024

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada Rabu (10/4/2024) mendatang.

Men

Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi Diduga Kurang Cermat, Timses Gerindra Laporkan ke DKPP

JAKARTA - Salah satu tim sukses calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 H. Syahrir yakni Agung lesmana menduga Bawaslu serta KPU Kabupaten Bekasi ku

KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian

JAKARTA - Pengadaan barang/jasa masih menjadi gerbang utama lumbung korupsi. Meskipun Pemerintah membangun E-katalognya untuk mencegah korupsi, namun para pelaku masih menemuk

Usai Banyak Penolakan, Begini Perkembangan Rencana Rotasi Mutasi Pejabat Eselon II Kota Bekasi

JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Kota Bekasi kembali menggelar aksi demonstrasi di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu terjadi lantaran pih

Rencana Mutasi dan Rotasi Pejabat Eselon II Banyak Penolakan

JAKARTA - Kebijakan rotasi dan mutasi yang hendak dilakukan Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad terhadap pejabat eselon II nampak nya menuai kontroversi dibeberapa kalanga

Tolak Mutasi dan Rotasi Pejabat Kota Bekasi, Trinusa Gruduk Kemendagri

JAKARTA - Rencana mutasi dan rotasi pejabat eselon II yang akan dilakukan Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad dinilai membuat gaduh. Pasalnya hal itu membuat bebarapa kala