Tersangka Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy saat menghadiri persidangan. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Calon anggota legislatif dari PPP Daerah Pemilihan III Jawa Timur Norman Zein Nahdi mengakui menggunakan uang Rp250 juta untuk biaya kampanye, padahal dana tersebut dititipkan oleh mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy agar dikembalikan kepada Haris Hasanuddin.

"Pada 28 Februari 2019 di hotel Grand Mercure saya terima Rp250 juta di sela acara mukernas PPP. Saya diminta agar menyampaikan bungkusan itu ke Pak Haris dengan tidak menyinggung perasaan beliau," kata Norman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Norman menjadi saksi untuk dua terdakwa, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin yang didakwa menyuap Ketua Umum PPP yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2014-2019 Romahurmizy alias Rommy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin senilai Rp325 juta dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Muh Muafaq Wirahadi yang didakwa menyuap Rommy Rp91,4 juta.

"Saya terima di dalam tas warna hitam tapi saya tidak hitung uangnya. Begitu saya pulang naik kereta, saya lihat oh ini uang dan jumlahnya juga saya tahu setelah sampai di Surabaya jumlahnya Rp250 juta. Mas Rommy tidak mengatakan itu uang apa," ungkap Norman yang merupakan Sekretaris DPW PPP Jatim.

Setelah menerima uang dari Rommy, namun Norman tidak langsung mengembalikan uang tersebut kepada Haris seperti pesan Rommy, tetapi malah menggunakan uang Rp250 juta itu untuk kebutuhan kampanye di dapil III Jawa Timur, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo.

"Saya butuh dana karena caleg butuh dana memesan baliho, untuk pertemuan-pertemuan dan saksi, akhirnya saya pakai dulu dan pada malam sebelum hari OTT, saya sempat ngomong ke Pak Haris, 'Pak saya mau bicara dengan sampeyan', maksudnya minggu pagi mau ngomong ke Haris dan mas Rommy kalau uangnya buat nyaleg dulu baru dikembalikan secara bertahap," ungkap Norman.

Baca Juga: Gubernur Jatim Khofifah Jadi Saksi Untuk Pejabat Kementerian Agama

Norman mengaku tidak memilik sumber pendanaan lain untuk kampanye sehingga ia nekad menggunakan uang itu lebih dulu. "Uangnya sudah habis, Rp70 juta untuk memesan baliho dan atribut, sisanya membayar saksi dan pertemuan keliling di dapil. Saat OTT saya mau menyampaikan hal ini tapi saya tidak tahu mau menyampaikan ke siapa," tambah Norman.

Norman pun mengaku dalam rentang waktu 28 Februari-15 Maret 2019 ia tidak sempat mengontak Rommy maupun Haris perilah penggunakan uang itu. "Saya tidak sempat mikir sama sekali, jadi saya pikir tidak ada peristiwa seperti itu. Faktanya selama dua minggu itu, satu minggu saya di Surabaya dan seminggu lagi saya ke dapil," ungkap Norman

Ia juga pernah meminta uang kepada Haris sebanyak dua kali sebesar Rp5 juta untuk uang saku selama mukernas. "Banyak yang saya minta pinjami untuk perjuangan saya pencalegan, untuk caleg ini saya habis sampai Rp1 miliar dengan pinjam-pinjam ke mana-mana," tambah Norman.

Dalam sidang 26 Juni 2019 lalu, Rommy mengakui menerima uang Rp250 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin di rumah Rommy pada 6 Februari 2019.

Meski awalnya Rommy berusaha menolak, ia lantas menerima uang tersebut dan berusaha untuk mengembalikan uang itu melalui Norman pada 28 Febuari 2019, namun ternyata Norman tidak mengembalikan uang tersebut sehingga Rommy pun melaporkan Norman ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penggelapan.

"Saya baru tahu dilaporkan oleh Mas Rommy ke Bareskrim dari berita 'online', saya tahu setelah sidang kemarin itu dan belum dipanggil Bareskrim," ungkap Norman. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Bupati Labuhan Batu Terjaring OTT

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Ut

Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Terjerat Kasus Dugaan Korupsi

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Bekasi, YY ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi beserta 3 orang l

Mantan Bupati Yapen Provinsi Papua Diduga Korupsi, Kotra Pangaru Datangi KPK

JAKARTA - Sejumlah masa mengatasnamakan Komunitas Transparansi Pengguna Anggaran Papua Baru (KOTRA PANGARU) lakukan aksi demonstrasi di gedung Komisi Pemberan

Rumah Firli Bahuri dan Dua Rumah Lain di Geledah Polda Metro Jaya

KOTA BEKASI - Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya lakukan penggeledahan terhadap rumah Ketua KPK, Firli Bahuri dan dua rumah lainnya berlokasi di

NasDem Bantah Pernyataan KPK Terkait Aliran Dana dari SYL

JAKARTA - DPP Partai NasDem membantah pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana korupsi kadernya dan mantan Menteri Pertanian (Mentan)

Ada Dugaan Aliran Dana Tersangka SYL ke Partai Nasdem

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana miliaran rupiah dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.