Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan putusan sembilan hakim MK atas hasil pembahasan sengketa Pilpres 2019 bersifat final dan mengikat sehingga harus diterima seluruh pihak.

"Yang terpenting apapun keputusan MK nanti, itu adalah kewenangan majelis hakim. Desain konstitusional, kita semua sudah tahu, keputusan MK itu final dan mengikat," katanya di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Hal itu dikatakan Fajar menyikapi munculnya sejumlah rencana beberapa kelompok masyarakat yang akan menggelar aksi di sekitar lingkungan Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, menjelang sidang putusan paling lambat Jumat (28/6/2019).

Secara normatif, kata Fajar, penyampaian pendapat adalah kewenangan kepolisian sebagai aparat keamanan yang memberikan izin keramaian. Namun sepanjang aksi itu digelar sesuai ketentuan keamanan dan ketertiban, MK tidak bisa mengeluarkan larangan.

"Aksi unjuk rasa merupakan saluran demokrasi. Kita tidak bisa melarang. Bagi MK, aksi semacam itu silakan saja, tetapi jangan sampai mengganggu agenda persidangan MK," katanya.

Baca Juga: Jubir MK: Putusan Sengketa Pilpres Bisa Saja Dipercepat

Fajar mengatakan tahapan sidang terbuka sengketa Pilpres 2019 sudah digelar selama sepekan sejak Jumat (14/6/2019) secara transparan dan disaksikan publik.

Saat ini prosesnya telah sampai pada tahapan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memperoleh pendapat dari sembilan hakim MK.

"Oleh karena itu, proses yang sudah transparan tidak ada lagi yang patut diragukan. Aksi apapun tidak akan bisa mengintervensi putusan MK," katanya.

Menurut Fajar tidak ada lagi peluang bagi yang kalah dalam sidang MK untuk mengajukan pembelaan hukum, karena sudah bersifat final dan mengikat. Fajar berharap sengketa yang terjadi dalam Pilpres 2019 akan berakhir di MK.

"Publik sudah tahu aturan mainnya. putusan MK nanti sudah absolut tidak bisa di 'challenge' dengan hukum apapun," katanya.

Fajar mengajak seluruh pihak untuk taat dan hormat pada putusan hakim MK apapun hasilnya nanti. "Mari kita dewasa, jangan memaksakan hal di luar mekanisme konstitusional yang sudah ada," katanya. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Polisi tetapkan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Tersangka Kasus Narkoba

JAKARTA - Setelah menjalani pemeriksaan aktris Nia Ramadhani dan dan suaminya Anindra Ardiansyah Bakrie ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu

Lima Jam Tersangka YLH Diperiksa Penyidik Polres Taput 

TAPANULI UTARA – Tersangka oknum Guru Besar USU dan Dosen Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Tapanuli Utara (Taput) akhirnya mendatangi Mapolres dan diperiks

Advokat Ranto Sibarani Minta Poldasu Tindaklanjuti Aduan Dugaan SARA Akun YLH

TAPANULI UTARA - Ranto Sibarani berharap Polda Sumatera Utara (Poldasu) bekerja  profesional menangani pengaduan terkait ITE  di media sosial akun Yusuf Leonard Henuk yang diduga

Polres Taput Jadwalkan Pemeriksaan Tersangka Prof YLH Pekan Depan

TAPANULI UTARA - Setelah Prof YLH oknum Dosen Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Tapanuli Utara (Taput) ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisan atas kasus duga

Tidak Penuhi Unsur, Penyidik Hentikan Laporan YLH Terhadap Martua dan Alfredo

TAPANULI UTARA - Prof YLH sebelum ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pidana UU ITE, juga membuat laporan di Polres Taput dugaan pidana dialamatkan terhadap Martua Situ

Ditetapkan Tersangka, Petualangan Prof YLH di Dunia Maya Bakal Berakhir

TAPANULI UTARA - Petualangan Prof YLH yang kerap warnai dunia maya belakangan ini berujung proses hukum setelah ditetapkam menjadi tersangka atas dua laporan terpisah warga yakni Martua Sit