Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi M Yuridho Chap didampingi Wakil DPRD Chairul Mukmin Tambunan menyerahkan berkas persetujuan 6 dari 7 Ranperda untuk dijadikan Perda kepada Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan dan Wakil Wali Kota Oki Doni Siregar. PALAPAPOS/Ronald Pasaribu

TEBINGTINGGI - DPRD Kota Tebing Tinggi melalui rapat paripurna dewan dipimpin Ketua M Yuridho Chap, Rabu (19/6/2019), menyetujui enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), sedangkan satu Ranperda lagi masih akan dibahas lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan UU BLUD.

DPRD Tebing Tinggi memahami bahwa Ranperda (Badan Layanan Umum Daerah/BLUD) tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pembangunan Kota Tebing Tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Berkaitan dengan tujuh Ranperda tersebut, Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan, bahwa hal itu merupakan suatu bentuk kepedulian dan kerja sama legislatif dengan eksekutif.

"Eksekutif memberikan apresiasi kepada DPRD yang sudah melakukan inisiasi melahirkan tiga Ranperda meskipun salah satu Ranperdanya masih harus duduk bersama lagi untuk pembahasannya,” ujar Wali Kota. 

Lebih jauh, Umar juga mengingatkan agar memperhatikan Ranperda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya, dan segerakan dibuat Perwanya supaya segera disosialisasikan.

Adapun keenam Ranperda yang disetujui menjadi Perda, yakni Ranperda penyelenggaraan dana bergulir Kota Tebing Tinggi, Ranperda tentang penyalahgunaan narkotika, psikothropyka dan zat adiktif, yang merupakan inisiasi DPRD. 

Sementara yang dari eksekutif, adalah Ranperda rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Tebing Tinggi, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Ranperda tentang perlindungan anak dan Ranperda tentang perubahan Perda No 5 tentang Pajak Daerah.

Sedangkan satu Ranperda tentang investasi pemerintah daerah pada layanan BLUD UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan Usaha Mikro, masih ditangguhkan guna pembahasan lebih lanjut menyesuaikan dengan Undang Undang BLUD. (nal)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

USU Jatuhi Sanksi terhadap Prof. Henuk Larangan Mengikuti Tri Dharma Perguruan Tinggi

TAPANULI UTARA- Akibat ulahnya sendiri di media sosial oknum Guru Besar USU Prof. Yusuf Leonard Henuk dijatuhi sangsi oleh Universitas Sumatera Utara (USU) berupa pembinaan.

Tersangka Oknum Guru Besar USU Prof. Henuk Diperiksa dan Diaudit Itjend Kemendikbudristek

MEDAN– Tersangka Prof. Yusuf Leonard Henuk dugaan pencemaran nama baik di media sosial terhadap Alfredo Sihombing dan Martua Situmorang diperiksa Inspektorat Jenderal Kem

Bupati Taput dan Ephorus HKBP Dampingi Kapoldasu Serahkan Paket Sembako ke Warga

TAPANULI UTARA - Selain memantau pelaksanaan vaksinasi bagi jemaat HKBP dengan sasaran 5000 dosis pertama di pusatkan di kompleks HKBP Pearaja, Senin (13/9/2021), Kapoldasu Irj

Fasilitasi Vaksinasi 5000 Jemaat, Ephorus Robinson : HKBP Bangga Kepada Kapolda Sumut

TAPANULI UTARA - Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt Dr Robinson Butarbutar dan Bupati Taput Nikson Naba

Fasilitasi Vaksinasi 5000 Jemaat, Ephorus Robinson : HKBP Bangga Kepada Kapolda Sumut

TAPANULI UTARA - Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt Dr Robinson Butarbutar dan Bupati Taput Nikson Naba

Konten Digital: Hak Cipta dan Etika

SIDEMPUAN - Program pengembangan sumber daya manusia talenta digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2021 melalui Direktorat Pemberdayaan Informatika menyelenggarakan kegia