Ilustrasi. PALAPA POS/Istimewa

BANDUNG - Sekda Jawa Barat yang juga Ketua Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 di Jawa Barat Iwa Karniwa menegaskan seluruh panitia PPDB di wilayah Jawa Barat wajib menandatangani pakta integritas sebagai upaya menghindari segala bentuk kecurangan dan kolusi, korupsi dan nepotisme atau KKN.

"Seluruh panitia PPDB, termasuk saya, saya minta untuk menandatangani pakta integritas sebagai bagian dari komitmen kami melaksanakan PPDB sesuai aturan yang berlaku (juga untuk mencegah KKN)," kata Iwa Karniwa di sela-sela acara Jabar Punya Informasi atau Japri dengan tema PPDB Tahun 2019, di Gedung Sate Bandung, Rabu (8/5/2019).

Pada kesempatan tersebut, Iwa mengatakan peserta didik tingkat SMP dan sederajat yang bisa ditampung di SMA negeri dari jalur PPDB 2019 hanya 34 persen dan sisanya 66 persen di SMA swasta.

"Kewenangan pemerintah provinsi hanya untuk PPDB SMA, SMK dan SLB. Kenapa heboh karena cuma menerima 34 persen saja yang diterima di SMA negeri? Sehingga Pak Gubernur Jabar mewanti-wanti bagaimana peraturan PPDB ini diimplementasikan dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Pemprov Jawa Barat, lanjut Iwa, juga telah membuat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman PPDB tingkat SMA. "Kita akan mencoba penuhi prinsip keadilan dan menghindari segala kecurangan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika mengatakan untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA negeri tahun 2019 sekitar 90 persennya menggunakan sistem zonasi, lima persen jalur prestasi dan sisanya untuk perpindahan.

"Disdik Jawa Barat hanya menyediakan kuota 34 persen untuk SMA negeri. Dan dalam PPDB tahun ini dan dari jumlah tersebut sekitar 90 persen kuota tersedia melalui jalur zonasi," kata Dewi Sartika.

Menurut dia, sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan surat edaran dua menteri, yakni Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kemendagri, maka Provinsi Jawa Barat masih tetap memakai jalur zonasi dalam PPDB tahun ini.

Dia mengatakan untuk tahun ini diperkirakan ada 774 ribu lulusan SMP yang mengikuti PPDB di Jawa Barat tapi hanya 34 persen yang akan diterima di SMA negeri.

"Sehingga untuk sebagian masyarakat ini memang mau ke negeri namun kan sekolah swasta juga ini kan banyak yang sudah bagus. Jadi untuk sisanya bisa ke swasta," kata Dewi. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faisyal Hermawan Gelar Reses TA. 2024-2025

KOTA BEKASI - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faisyal Hermawan, menggelar kegiatan reses I Tahun Anggaran 2024/2025 di daerah pemilihan (dapil) yang meliput

Berlatar Belakang Artis, Ronal Surapradja Siap Terjun ke Dunia Politik

KOTA BEKASI - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Ronal Surapradja nampak nya sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk berkiprah didunia politik. Hal itu terlihat dari keseri

ICMI Usung Lima Program Utama di Bawah Ketua Baru Inayatulah

BOGOR - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kota Bekasi, Inayatulah mencanangkan lima program prioritas yang akan dilaksanakan organisasi yang dipimpinya den

Nikson Nababan Jalin Silaturahmi Bersama Mahasiswa Perantau Asal Sumatera Utara

BANDUNG - Bupati Tapanuli Utara periode 2014-2024, Nikson Nababan mengadakan acara silaturahmi dan ngopi bareng bersama pemuda dan mahasiswa

Koalisi PKB dan Gerindra Terjadi Se-Jawa Barat

KOTA BEKASI - Terbentuknya koalisi menyambut Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Gerindra sepertinya sudah terjadi secara men

Perkuat Rekomendasi LKPJ, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Datangi Pemrov Jabar

BANDUNG - Guna optimalkan pembahasan LKPJ Kepala Daerah tahun 2023, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi melakukan konsultasi kerja dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menen