Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berharap Ijtima Ulama III berpedoman pada ajaran Islam dan menyampingkan kepentingan politik.

"Saya harapkan ijtima itu betul-betul berdasarkan pedoman atau aturan dan hadisnya. Jadi, ada dasar hukumnya yang benar, jangan dasarnya politis. Akan tetapi, betul-betul dasarnya aturan, hadis," kata Wapres JK kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta, Selasa (30/4/2019).

JK mengatakan bahwa tema pembahasan dalam ijtima ulama biasanya tergantung pada kelompok mana ulama yang diundang dalam pertemuan tersebut sehingga belum diketahui pasti apa yang menjadi pokok pembahasannya.

"Ijtima itu juga kadang-kadang tergantung pada siapa yang hadir. Kalau yang hadir ada kelompok tertentu, tentu isinya lain dengan kalau ulama NU atau Muhammadiyah. Jadi, tergantung pada masing-masing kepercayaan," katanya.

Ijtima Ulama III akan digelar pada Rabu (1/5/2019) di Hotel Lor In Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang bertujuan untuk membahas mengenai dugaan kecurangan dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 hingga merugikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI P0rabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebelumnya, ijtima ulama I dan II diselenggarakan sebelum pelaksanaan Pemilu 2019, saat itu memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan bahwa temuan terkait dengan dugaan kecurangan pemilu sebaiknya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan melalui mekanisme ijtima ulama.

"Kalaupun ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan atau tidak sengaja dilakukan oleh KPU karena dengan segala keterbatasannya, selesaikan saja dengan cara-cara yang konstitusional, bukan dengan ijtima," kata Moeldoko ditemui di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Moeldoko juga meminta seluruh pendukung masing-masing paslon dan masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia juga meminta seluruh pihak untuk tidak menciptakan suasana yang membuat situasi di tengah masyarakat menjadi panas dan berpotensi merugikan bangsa.

"Tidak boleh menjustifikasi sebuah persoalan yang belum tuntas," ujar Moeldoko. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Nesia Viviyanti Sitompul Siswi SMAN 4 Kota Bekasi Berhasil Sabet Medali Emas

KOTA BEKASI - Salah seorang siswi kelas 2 SMA Negeri 4 Kota Bekasi, Nesia Viviyanti Sitompul berhasil sabet medali emas diajang Olimpiade Nasional Sains dan Kedokteran di Jawa

Perayaan Natal PDIP Dihadiri Ribuan Jemaat

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama jajaran pengurus DPP menggelar perayaan Natal dengan tema "Kasih Damai Perjuangan".

Komisi XI DPR RI Kecewa Dengan Dinas Kesehatan, Pj Wali Kota Bekasi Minta Maaf

KOTA BEKASI - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene kecewa dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Pasalnya saat kedatangannya secara resmi bersama anggota komisi untuk

Bernostalgia, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono Berkunjung ke PWI Pusa

JAKARTA- Suasana hangat dan penuh kekeluargaan tercipta saat Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono, melakukan kunjungan silaturrahmi ke kantor Persatuan W

Menpan RB Minta Pemda Tak Rekrut Tenaga Honorer

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta agar pemerintah daerah (Pemda) serta kementerian dan lembaga pe

PDIP Daftarkan Bacaleg Serentak 11 Mei 2023

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partai nya mendaftarkan bakal calon (Balon) legislatif tanggal 11 Mei 2023 serentak di seluruh Indonesia.