Ketua PAN Jawa Tengah Wahyu Kristianto bersaksi di sidang Taufik Kurniawan, di Tipikor Semarang, Rabu (10/4/2019). PALAPA POS/Istimewa

SEMARANG - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Tengah Wahyu Kristianto membenarkan adanya komitmen fee yang harus diberikan dalam pengurusan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Purbalingga.

Hal tersebut disampaikan Wahyu Kristianto saat menjadi saksi dalam kasus dugaan suap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (10/4/2019).

Menurut dia, komitmen fee tersebut disepakati dalam pertemuan yang dihadiri mantan Bupati Purbalingga Tasdi, Taufik Kurniawan, dan sejumlah pejabat pemerintah kabupaten itu.

"Dalam pertemuan pertama Pak Taufik menyampaikan soal komitmen fee sebesar 6 persen," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonous Widijantono itu. Selanjutnya, kata dia, fee yang harus diberikan disepakati antara 5 hingga 6 persen.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini membenarkan besaran komitmen fee yang diberikan dalam.pengurisan DAK tersebut sebesar Rp1,2 miliar.

Uang sebanyak itu diberikan melalui salah seorang pengusaha konstruksi bernama Samsurijal Hadi di rumah Wahyu di Banjarnegara. "Setelah diberikan, uang saya serahkan ke Pak Taufik ketika di Bandung," katanya.

Saat menyerahkan uang itu, Taufik meminta Rp600 juta agar diberikan kepada stafnya yang bernama Haris Fikri, sedangkan Rp600 juta sisanya diberikan kepada Wahyu untuk keperluan operasional.

"Disampaikan, ini Rp600 juta untuk operasional untuk Mas Wahyu," kata Wahyu menirukan ucapan Taufik.

Uang Rp600 juta yang diterima oleh Wahyu itu sendiri telah diserahkan kepada KPK saat proses penyidikan. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Bupati Labuhan Batu Terjaring OTT

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Ut

Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Terjerat Kasus Dugaan Korupsi

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Bekasi, YY ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi beserta 3 orang l

Mantan Bupati Yapen Provinsi Papua Diduga Korupsi, Kotra Pangaru Datangi KPK

JAKARTA - Sejumlah masa mengatasnamakan Komunitas Transparansi Pengguna Anggaran Papua Baru (KOTRA PANGARU) lakukan aksi demonstrasi di gedung Komisi Pemberan

Rumah Firli Bahuri dan Dua Rumah Lain di Geledah Polda Metro Jaya

KOTA BEKASI - Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya lakukan penggeledahan terhadap rumah Ketua KPK, Firli Bahuri dan dua rumah lainnya berlokasi di

NasDem Bantah Pernyataan KPK Terkait Aliran Dana dari SYL

JAKARTA - DPP Partai NasDem membantah pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana korupsi kadernya dan mantan Menteri Pertanian (Mentan)

Ada Dugaan Aliran Dana Tersangka SYL ke Partai Nasdem

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana miliaran rupiah dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.