Sekda Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa. PALAPA POS/Istimewa

BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa meminta inspektorat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Saya minta Inspektur untuk mengkodinir penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan tahun lalu. Maupun pemeriksaan tertentu yang baru selesai minggu kemarin," kata Iwa Karniwa seusai menerima kunjungan BPK RI di Ruang Sanggabuana Gedung Sate Bandung, Rabu (6/2/2019).

Iwa mengatakan pemeriksaan oleh BPK RI untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan lebih awal. Sebelum laporan keuangan pemerintah daerah 2018 selesai sesuai aturan perundangan, selesai penyusunan paling lambat 31 Maret 2019.

"Alhamdulillah sekarang 6 Februari 2019, mulai entry briefing untuk pemeriksaaan pendahuluan terhdap pemeriksaan tersebut sehingga kita akan melakukan langkah-langkah," tutur Iwa.

Dia mengatakan BPK akan melakukan review terhadap laporan keuangan terhadap Pemerintah Daerah Pemerintah Jawa Barat 2018 secara paralel.

"Khusus kepada Kepala BPKAD segera melakukan langkah-langkah konsolidasi laporan keuangan se-Jawa Barat, termasuk keuangan kompilasi Badan Usaha Milik Daerah," kata dia.

Iwa berharap konsolidasi dan review dapat diselesaikan lima hari sebelum batas waktu undang-undang. Kurang lebih 25 Maret 2019 udah selesai. Untuk selanjutnya bisa dilakukan penyampaian pada BPK RI.

"Dengan demikian perjalanan laporan keuangan ini dapat diaudit dengan tepat waktu. Dan bisa disampaikan pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat, Arman Syifa menuturkan pemeriksaan laporan keuangan ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Menurut dia, saat ini semua pemerintah daerah dan kementerian sedang dilaksanakan pemeriksaan laporan keuangan. "Ini adalah mandatori, kewajiban, BPK RI untuk memeriksa setiap tahun," katanya.

Untuk saat ini, kata Arman, akan dilaksanakan pemeriksaan interim di Pemprov Jawa Barat dan semacam pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan keuangan yang nanti diakhir Maret akan kami terima dari Pemprov Jawa Barat.

"Jadi kami menilai semua asersi, apakah sudah wajar laporan keuangan yang dilaporkan. Dengan memilki empat kriteria, diantaranya sesuai dengan standar akuntansi, penyajian yang memadai, ada SPI yang memadai dan adanya kepatuhan dalam pelaksanaan anggran. Nah itu yang akan kami nilai kewajaran itu, yang nanti bentuknya opini," kata Arman.

Dalam pemeriksaan itu dilakukan penelusuran dari apa yang disajikan pada laporan keuangan tersebut.

"Apakah laporan itu disusun dari sumber pembukuan akuntansi yang memadai. Artinya dari setiap OPD itu kan harusnya dibuat dari bawah, lalu dikompilasi di tingkat pemerintah provinsi sehingga menjadi laporan keuangan.

BPK melakukan sampling ke setiap OPD. Tidak semua anggaran diperiksa, sesuai dengan materialitas yang kami tentukan. Jumlah sample berapa yang akan kami lakukan.

“Nanti Insya Allah dari mulai setelah kami terima laporan akhir Maret, berarti April hingga Mei kami lakukan. Dan akhir Mei kami akan serahkan laporan ke DPRD Provinsi Jawa Barat," ujar Arman. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Berlatar Belakang Artis, Ronal Surapradja Siap Terjun ke Dunia Politik

KOTA BEKASI - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Ronal Surapradja nampak nya sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk berkiprah didunia politik. Hal itu terlihat dari keseri

ICMI Usung Lima Program Utama di Bawah Ketua Baru Inayatulah

BOGOR - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kota Bekasi, Inayatulah mencanangkan lima program prioritas yang akan dilaksanakan organisasi yang dipimpinya den

Nikson Nababan Jalin Silaturahmi Bersama Mahasiswa Perantau Asal Sumatera Utara

BANDUNG - Bupati Tapanuli Utara periode 2014-2024, Nikson Nababan mengadakan acara silaturahmi dan ngopi bareng bersama pemuda dan mahasiswa

Koalisi PKB dan Gerindra Terjadi Se-Jawa Barat

KOTA BEKASI - Terbentuknya koalisi menyambut Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Gerindra sepertinya sudah terjadi secara men

Perkuat Rekomendasi LKPJ, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Datangi Pemrov Jabar

BANDUNG - Guna optimalkan pembahasan LKPJ Kepala Daerah tahun 2023, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi melakukan konsultasi kerja dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menen

Memasuki Libur Tahun Baru, PLN UID Jawa Barat Siapkan 313 Posko

KOTA BEKASI - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang hendak berlibur merayakan tahun baru ke kampung halaman atau tempat wisata yang berada di Pro