Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pernyataan usai memimpin rapat koordinasi tentang rencana integrasi sistem transportasi antarmode se-Jabodetabek di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (28/1/2019). PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan proyek pembangunan sistem transportasi antarmoda Jabodetabek terintegrasi harus selesai dalam waktu 10 tahun atau pada 2029, dengan menggunakan pembiayaan dari APBN, APBD maupun pihak swasta sebesar Rp600 triliun.

"(Rp600 triliun) Itu anggaran keseluruhan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun," kata Wapres Jusuf Kalla usai memimpin rapat koordinasi tentang rencana integrasi sistem transportasi antarmode se-Jabodetabek di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (28/1/2019).

Konsep pengintegrasian sistem transportasi Jabodetabek dimulai dengan pembuatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh masing-masing pemda terkait. Selain itu, realisasi pengintegrasian tersebut baru bisa dilakukan apabila moda transportasi publik berbasis rel, yakni "mass rapid transit" dan "light rail transit", selesai dan bisa diterapkan.

"Ini kan masih ada MRT dalam proses, kemudian LRT juga dalam proses. Tapi harus diselesaikan juga RTRW-nya masing-masing daerah sehingga ada sinkronisasinya, bisa satu," jelas Wapres.

Dalam waktu dekat, Wapres meminta para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah terkait untuk menyampaikan laporan terkait perkembangan RTRW tersebut.

"Seminggu lapor saya, satu bulan lapor lagi. Lihat prinsip pokoknya dulu, dimana nyambungnya itu, khususnya DKI sebenarnya, karena DKI yang paling besar," tambahnya.

Dengan adanya sistem integrasi tersebut diharapkan masyarakat pengguna angkutan umum di Jabodetabek akan lebih banyak dibandingkan pengguna kendaraan pribadi.

Sebelum memulai rapat koordinasi, Wapres melakukan peninjauan jalanan dan kemacetan Jabodetabek lewat pantauan udara, bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri BUMN Rini Soemarno.

Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

DPP Pemuda Batak Bersatu Dukung Nikson Nababan Jadi Gubernur Sumut

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Batak Bersatu (PBB) Lambok F Sihombing menegaskan memberi dukungan penuh kepada Nikson Nababan sebagai Bakal Calon Guber

Mahasiswa Gelar Doa Bersama Untuk Bacalon Gubernur Sumut Nikson Nababan

JAKARTA - Para mahasiswa Sumatera Utara yang tergabung dalam kader of change Nikson Milenial Center (NMC) gelar Doa bersama dan santunan pada anak yatim di acara 'Jumat Be

Ketum PWI Pusat Sampaikan Klarifikasi Berita Bohong Yusuf Rizal

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun berikan penjelasan terhadap isu miring yang menyangkut internal organisas

Kemenag Tetapkan 1 Syawal Pada 10 April 2024

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada Rabu (10/4/2024) mendatang.

Men

Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi Diduga Kurang Cermat, Timses Gerindra Laporkan ke DKPP

JAKARTA - Salah satu tim sukses calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 H. Syahrir yakni Agung lesmana menduga Bawaslu serta KPU Kabupaten Bekasi ku

KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian

JAKARTA - Pengadaan barang/jasa masih menjadi gerbang utama lumbung korupsi. Meskipun Pemerintah membangun E-katalognya untuk mencegah korupsi, namun para pelaku masih menemuk