Bendahara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Berlinton Siahaan. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Satuan Tugas Antimafia Bola Polri memeriksa Bendahara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Berlinton Siahaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono saat ditemui di Jakarta mengatakan, Berlinton diperiksa sebagai saksi.

"Masih dalam pemeriksaan laporan Manajer Persibara Banjanegara Lasmi Indriyani, tadi jam 11.30 WIB Berlinton datang ke Polda Metro Jaya memenuhi agenda pemeriksaan," kata Argo.

Pihaknya belum dapat menyebut keterangan yang digali penyidik ataupun masa berakhirnya pemeriksaan.

Berlinton sebelumnya dijadwalkan diperiksa penyidik pada 8 Januari. Namun, Berlinton melalui kuasa hukumnya melayangkan surat permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan karena dirinya sedang berada di luar negeri.

Sebelum Berlinton, Satgas Antimafia Bola telah memanggil Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria untuk dimintai keterangan. Dari pemanggilan Tisha, Satgas Antimafia Bola meminta keterangan mengenai tugas pokok dan fungsi PSSI serta standar operasional yang berlaku di organisasi itu.

Di samping pengurus PSSI, penyidik turut memanggil pengelola Liga 1 dan Liga 2 Sepakbola 2018, Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB) Risha Adi Wijaya pada 3 Januari. Tidak jauh berbeda dari Tisha, Risha turut menyampaikan ketentuan teknis dan kewajiban PT LIB sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk menjadi operator liga.

Sejak skandal pengaturan skor Liga 2 dan Liga 3 Sepakbola 2018 bergulir pada pertengahan Desember, Kepolisian telah menangkap lima tersangka, yakni anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng, mantan anggota Komisi Wasit PSSI Priyanto bersama anaknya, Anik, anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih dan wasit Liga 3 Nurul Safarid.

Lima tersangka pengaturan skor itu terancam dijerat Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, juga UU RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 3, 4, 5, UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Bupati Labuhan Batu Terjaring OTT

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Ut

Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Terjerat Kasus Dugaan Korupsi

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Bekasi, YY ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi beserta 3 orang l

Mantan Bupati Yapen Provinsi Papua Diduga Korupsi, Kotra Pangaru Datangi KPK

JAKARTA - Sejumlah masa mengatasnamakan Komunitas Transparansi Pengguna Anggaran Papua Baru (KOTRA PANGARU) lakukan aksi demonstrasi di gedung Komisi Pemberan

Rumah Firli Bahuri dan Dua Rumah Lain di Geledah Polda Metro Jaya

KOTA BEKASI - Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya lakukan penggeledahan terhadap rumah Ketua KPK, Firli Bahuri dan dua rumah lainnya berlokasi di

NasDem Bantah Pernyataan KPK Terkait Aliran Dana dari SYL

JAKARTA - DPP Partai NasDem membantah pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana korupsi kadernya dan mantan Menteri Pertanian (Mentan)

Ada Dugaan Aliran Dana Tersangka SYL ke Partai Nasdem

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana miliaran rupiah dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.