Kantor Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. PALAPA POS/Yudha. (foto-ist).

KOTA BEKASI - Salah satu warga RT 05 RW 25 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, R Tambunan mengeluhkan proses pengurusan permohonan peningkatan status surat tanah yang diduga diabaikan oleh Camat, Sabtu (1/6/2024).

"Semua berkas sudah lengkap, dari pembayaran PBB, sampai surat keterangan dari Lurah Bojong Rawalumbu atas status tanah warga kami, sudah lengkap. Tinggal di tandatangani Camat saja sebenernya. Namun Camat tidak paham administrasi sepertinya, terlihat kaku," ucapnya.

Menurutnya, status tanah yang ditempati oleh warga RT 025 ini adalah garapan bebas, sejak tahun 1992 dengan luas 900 meter atas nama Almarhum Rospita Naibaho dan 500 meter atas nama Tiodor Turnip.

"Saat ini ditanah itu ada 23 Kartu Keluarga yang tinggal. Kami menempati tanah itu sejak tahun 1992. Sudah 30 tahun lebih kami ada disitu," jelas Tambunan.

Sementara, Adam salah satu perwakilan warga yang dipercaya mengurusi peningkatan status tanah garapan bebas tersebut mengatakan, berkas para warga dan status tanah sebelumnya sudah lengkap.

Pembayaran PBB hingga surat keterangan dari Lurah dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kecamatan Rawalumbu telah menyatakan tanah tersebut tidak dalam status hukum.

"Semua sudah lengkap, tidak ada yang kurang sedikitpun, namun saat permohonan peningkatan status ini naik ke Camat, Camat tidak mau tanda tangani. Padahal PPAT Kecamatan Rawalumbu sudah menyatakan tanah itu tidak ada masalah hukum," tandas Adam.

Adam menduga, Camat Rawalumbu tidak paham administrasi pemerintahan. Sebab itu, ia dan beberapa warga akan membuat petisi dan melaporkan kinerja Camat ke Pj Wali Kota dan Menteri Dalam Negeri.

"Kita tidak muluk-muluk, cuma ingin status tanah kita diakui. Ini semua proses sudah dilalui, tinggal ditandatangani oleh Camat, namun Camat tidak mau tandatangan karena takut seperti kasus tanah di Pengasinan yang pernah diurusnya, padahal semua berkas sudah kita lengkapi. Saya kira Camat tidak paham Administrasi pemerintahan. Saya sekali pak Pj punya anak buah yang tidak bisa kerja. Kita akan Surati pak Pj dan Pak Menteri Dalam Negeri," tutupnya.

Penulis : Yudha.

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

ASN Terkena Rotasi Mutasi Mangkir Saat di Panggil Komisi I DPRD Kota Bekasi

KOTA BEKASI - Komisi I DPRD Kota Bekasi direncanakan mengundang 37 pejabat eselon III dan IV yang terkena rotasi mutasi, Kamis (6/6/2024). Namun demikian, pertemuan dijadwalka

Komisi I DPRD Kota Bekasi Sebut Kebijakan Rotasi Mutasi Pejabat Bermuatan Politik

KOTA BEKASI - Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad lakukan rotasi mutasi pada pejabat eselon III dan IV pada Jum'at (31/5/2024) kemarin. Namun hal tersebut menuai kriti

Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah Terima Kunjungan MPR

KOTA BEKASI - Ketua DPRD Kota Bekasi terima kunjungan yang dilakukan Mahasiswa dan Pemuda Revolusioner (MPR) guna membahas persoalan masyarakat kerap terjadi

Rayakan HUT ke-77, Ini Pesan Ketua dan Sekretaris DPP Pemuda Demokrat Indonesia

KOTA BEKASI - DPC Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi rayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 77. Selain itu, perayaan tersebut pun sebagai momen

Sholihin Ajak Masyarakat Kota Bekasi Jangan Salah Pilih Pemimpin

KOTA BEKASI - Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin mengajak kepada masyarakat Kota Bekasi untuk tidak salah memilih pemimpin pada perhelatan Pemilihan Kepala D

M3 dan M2 Berebut Rekomendasi Pilkada Melalui Partai Gerindra Kota Bekasi

KOTA BEKASI - Dua kader PDI Perjuangan Kota Bekasi, Tri Adhianto (M3) dan Mochtar Mohamad (M2) berebut perhatian masyarakat serta rekomendasi beberapa partai politik menjelang