Situasi saat Polres Metro Bekasi mengamankan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pebayuran di kantor kecamatan. PALAPA POS/Wawan.

KABUPATEN BEKASI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi tetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pebayuran melanggar administratif Pemilu. Hal itu terjadi atas dugaan penggelembungan suara yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pebayuran beberapa waktu lalu.

"Berdasarkan penanganan pelanggaran adminstrasi yang dilakukan menggunakan mekanisme ajudikasi berdasarkan alat bukti, fakta dan saksi secara sah PPK Pebayuran melanggar administratif," ucap Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bekasi, Khoirudin, Selasa (19/3/2024).

Selain itu, pria yang akrab disapa Bang Oeng menjelaskan, terkait sanksi hanya KPU Kabupaten Bekasi yang berhak memberikan sanksi terhadap PPK Pebayuran

"Kita akan mengawal rekomendasi dari hasil persidangan ini, dari keputusan persidangan ada 2 yakni pelanggaran administratif pemilu dan sanksi yang akan memberikan keputusan KPU Kabupaten Bekasi," pungkasnya.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Ridho mengungkapkan saat ini pihaknya menunggu hasil putusan persidangan dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan PPK Pebayuran.

"Sampai saat ini kami belum menerima hasil putusan persidangan dugaan pelanggaran PPK Pebayuran. Pada prinsipnya kami menerima proaktif terkait hasil persidangan yang dilakukan bawaslu kabupaten bekasi pada Senin (18/3/2024) malam hari," ungkapnya.

Namun demikian, KPU Kabupaten Bekasi akan melakukan rapat dengan para komisioner yang lain untuk memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada PPK Pebayuran.

BACA JUGA : Diduga Manipulasi Hasil Suara, PPK Pebayuran Diangkut Polres Metro Bekasi

"Kalau untuk sanksi akan kami lakukan langkah rapat komisioner untuk memutuskan langkah terbaik terhadap PPK Pebayuran yang melakukan dugaan tindakan pelanggaran undang-undang Pemilu," tutupnya.

Penulis : Wawan A.P

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Postingan Akun Facebook Rambo Hutasoit Diadukan ke Polres Taput

TAPANULI UTARA - Postingan akun media sosial Facebook Rambo Hutasoit diadukan oleh ke Polres Tapanuli Utara, Kamis (16/5/2024) oleh Rudi Zainal Sihombing, SH,MH selaku kuasa h

Berniat Mencalonkan Diri Sebagai Wali Kota Bekasi, LSM Trinusa Laporkan Kadisdik ke KPK

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bekasi periode 2024-2029. Hal itu diperkuat dengan kedat

Langgar Administratif, Bawaslu Kota Bekasi Tetapkan Lukman Bersalah

KOTA BEKASI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menetapkan Ketua PPK Bekasi Timur non-aktif, Muhammad Lukman hanya sebatas pelangga

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, GMNI Bekasi Laporkan KPU Kota Bekasi ke DKPP

KOTA BEKASI - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi diduga lakukan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dengan melibatkan beberapa oknum anggota Paniti

Terlapor B.N Kholik dan Irfan Mangkir Dari Panggilan Bawaslu

KABUPATEN BEKASI - Terkait kasus dugaan pelanggaran administratif yang terjadi diwilayah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pebayuran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten

Usai di Non-Aktifkan, Ketua PPK Bekasi Timur Terancam Pelanggaran Pidana Pemilu

KOTA BEKASI - Atas dugaan penggelembungan suara yang dilakukan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Timur berinisial L, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi l