DPC Gerakan Mahasiswa NasionaI (GMNI) Bekasi saat lakukan pelaporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). PALAPA POS/Yudha. (foto-ist).

KOTA BEKASI - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi diduga lakukan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dengan melibatkan beberapa oknum anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitian Pemungutan Suara (PPS). Atas dugaan tersebut, DPC Gerakan Mahasiswa NasionaI (GMNI) Bekasi melaporkan hal itu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jum'at (15/3/2024).

"Kami mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan secara masif oleh beberapa penyelenggara pemilu, salah satunya melibatkan ketua KPU kota Bekasi serta melibatkan beberapa oknum anggota PPK dan PPS untuk merencanakan  kejahatan pemilu 2024 dengan salah satu Peserta Pemilu partai Nasdem DPR RI Idris Sandia sebelum pemungutan," kata Ketua DPC Gerakan Mahasiswa NasionaI (GMNI) Bekasi, Christianto Manurung.

Terlebih, pria yang akrab disapa Chris itu menjelaskan, pihaknya memiliki bukti berupa rekaman percakapan antara KPU Kota Bekasi kepada salah satu pihak dan mengarah untuk memenangkan salah satu calon dengan memberikan hadiah berupa uang.

"Kami meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberhentikan ketua KPU Kota Bekasi. Karena berdasarkan bukti rekaman, dirinya diduga menjadi aktor intelektual dalam kejahatan tersebut dan hal ini sangat mencederai sakralnya pesta demokrasi di negara tercinta kita," tutupnya.

Penulis : Yudha.

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Postingan Akun Facebook Rambo Hutasoit Diadukan ke Polres Taput

TAPANULI UTARA - Postingan akun media sosial Facebook Rambo Hutasoit diadukan oleh ke Polres Tapanuli Utara, Kamis (16/5/2024) oleh Rudi Zainal Sihombing, SH,MH selaku kuasa h

Berniat Mencalonkan Diri Sebagai Wali Kota Bekasi, LSM Trinusa Laporkan Kadisdik ke KPK

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bekasi periode 2024-2029. Hal itu diperkuat dengan kedat

Langgar Administratif, Bawaslu Kota Bekasi Tetapkan Lukman Bersalah

KOTA BEKASI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menetapkan Ketua PPK Bekasi Timur non-aktif, Muhammad Lukman hanya sebatas pelangga

PPK Pebayuran Langgar Administratif Pemilu, KPU Sedang 'Godok' Sanksi

KABUPATEN BEKASI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi tetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pebayuran melanggar administratif Pemilu. Hal i

Terlapor B.N Kholik dan Irfan Mangkir Dari Panggilan Bawaslu

KABUPATEN BEKASI - Terkait kasus dugaan pelanggaran administratif yang terjadi diwilayah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pebayuran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten

Usai di Non-Aktifkan, Ketua PPK Bekasi Timur Terancam Pelanggaran Pidana Pemilu

KOTA BEKASI - Atas dugaan penggelembungan suara yang dilakukan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Timur berinisial L, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi l