Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Komarudin

KOTA BEKASI - Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Komarudin menjelaskan saat ini pemerintah perlu lakukan Langkah percepatan merealisasikan target Pendapat Asli Daerah (PAD). Rabu (23/8/2023).

"Hingga Juli capaian PAD tahun 2023 baru mencapai tercapai 44,49%. Perlu ada percepatan dalam merealisasikan target PAD agar Pembangunan berjalan sesuai rencana,"katanya.

Terlebih, pria asal Fraksi Partai Golkar itu menyatakan pendapatan asli daerah bersumber dari pajak dan retribusi daerah senilai Rp 3,1 triliun. Sementara realisasi pendapatan baru tercapai sekitar Rp1,3 triliun atau 44,49%.

"Harus ada dorongan agar pihak eksekutif bisa lebih maksimalkan kinerja mereka. sehingga target PAD bisa lebih optimal lagi,”katanya. (ADV).

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Pemkot Bekasi Harus Serius Kelola PAD

KOTA BEKASI - Anggota Komisi III DPRD Abdul Muin Hafied meminta Pemerintah Kota Bekasi serius mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menuru

Sardi Effendi : Dampak Ganti Pejabat Menghambat Pembahasan APBDP dan APBD

KOTA BEKASI - Usai dilantiknya sebelas pejabat eselon II di Pemerintah Kota Bekasi. Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi menjelaskan bahwa hal tersebut dapat mengh

Daradjat Kardono : ASN Harus WFH

KOTA BEKASI - Mengurani polusi udara yang terjadi saat, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Daradjat Kardono mendorong pihak eksekutif agar segera membuat kebijakan Work Fro

Komarudin : Tahun Anggaran 2024 Akan Ada Penyertaan Modal Untuk BUMD

KOTA BEKASI - Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Komarudin menjelaskan Tahun Anggaran (TA) 2024 akan ada penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Beka

Bekasi Utara Minim Lahan Pemakaman Umum

KOTA BEKASI - Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim menjelaskan saat ini di Kota Bekasi minim laham untuk pemakaman umum, khususnya wilayah Bekasi Utara. Sabtu (

Cegah Polusi Udara, Ini Kata Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi

KOTA BEKASI - Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim (ARH)menegaskan, Pemerintah Kota Bekasi harus lakukan pengecekan terhadap pabrik-pabrik untuk sistem atau pol