Rombongan MKD di pimpin Ketua Adang Daradjatun serta Wakil Ketua MKD Habiburokhman (F-Gerindra), dan anggota MKD diantaranya Maman Imanul Haq (F-PKB), Nazaruddin Dek Gam (F-PAN), Hasanuddin (F-PDI-P), dan Andi Rio Idris Padjalangi (F-Golkar) foto bersama dengan Ketua DPRD Saifuddaulah didampingi Wakil Ketua H. Edi, beserta Ketua BK Bambang Purwanto beserta anggota BKD Enie Widhiastuti, Mustofa, Ibnu Hajar Tandjung, dan Abdul Muin Hafied., Rabu 24/5/2023). PALAPA POS/ Aef

BEKASI - Pimpinan DPRD Kota Bekasi mengapresiasi kehadiran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk menyosialisasikan tugas, fungsi/wewenang MKD, hak imunitas serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus DPR RI.

“Kami sangat apresiasi kepada MKD DPR RI yang bisa hadir dan menyosialisasikan terkait tugas fungsi MKD dalam menjaga marwah, kehormatan dan keluhuran anggota perwakilan rakyat. Sehingga terjalin kuat hubungan profesional dalam menjaga amanah rakyat,”ungkap Saifuddaulah.

Bertempat di Aula DPRD Kota Bekasi, lantai 3, Jalan Chairil Anwar, Rabu (24/5/2023), rombongan MKD dipimpin Ketua Adang Daradjatun serta Wakil Ketua MKD Habiburokhman (F-Gerindra), dan anggota MKD di antaranya Maman Imanul Haq (F-PKB), Nazaruddin Dek Gam (F-PAN), Hasanuddin (F-PDI-P), dan Andi Rio Idris Padjalangi (F-Golkar) disambut Ketua DPRD Saifuddaulah didampingi Wakil Ketua H. Edi, beserta Ketua BK Bambang Purwanto beserta anggota BKD Enie Widhiastuti, Mustofa, Ibnu Hajar Tandjung, dan Abdul Muin Hafied.

Dalam paparannya, Adang Daradjatun menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan wewenang MKD, hak imunitas wakil rakyat, serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus anggota DPR RI.

“Ada tiga hal yang kami sampaikan, masalah etika, nomor polisi khusus dewan, dan yang paling penting penekanan tadi mengapa kita mengundang Kejaksaan dan Polri. Karena, menjelang tahun 2024 ini kita mengharapkan masalah-masalah penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya untuk teman-teman kita yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR,”papar Adang yang juga mantan Kapolda Metro Jaya.

Adang menekankan, penegakan hukum perlu dilakukan secara bijak, khususnya kepada masyarakat di tahun 2024 nanti yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Adang meminta agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan cermat. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, menurut Politisi PKS tersebut, aparat memproses lebih lanjut secara hukum.

“Aparat penegak hukum, agar menjelang 2024 ini masalah penegakan hukum untuk calon-calon anggota DPR dan DPRD, apabila ada laporan-laporan terkait penegakan hukum betul-betul diperiksa dengan baik. Jangan sampai belum diproses, tetapi sudah dihukum,”jelas Adang.

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, Adang juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Bekasi, telah menerima kunjungan tersebut dengan baik, mengingat kunjungan tersebut bertujuan untuk membentuk persepsi yang sama, khususnya terkait tugas dan fungsi MKD dalam aspek penegakan hukum bagi anggota dewan.

“Dari semua tingkatan kedewanan, kita dating untuk mempertemukan aparat penegak hukum dengan Badan Kehormatan. Sehingga marwah, kehormatan dan keluhuran sebagai perwakilan rakyat tetap terjaga,”pungkas Adang.

Dalam pertemuan tersebut, juga dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, Laksmi Indriyah Rohmulyati, S.H., LL.M. dan Kapolres Kota Bekasi Kombes Pol Dani Hamdani, S.I.K., MPM.

Penulis : Aef

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Guntoro Dapat Motor Baru Dari Tri Adhianto, Ini Penyebabnya

KOTA BEKASI - Salah seorang warga, yang berdomisili di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Guntor

Antisipasi Lonjakan Penumpang, Kepala Terminal Kalijaya : PO Bus Harus Sediakan Cadangan Bus

KABUPATEN BEKASI - Kepala Terminal Kalijaya Cikarang, G. Gunawan menjelaskan saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Perusahaan Otobus (PO) guna memberi

Soal Surat Permohonan THR, Ini Penjelasan Kasatpol PP Kabupaten Bekasi

KABUPATEN BEKASI - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya mengaku dirinya tidak pernah membuat surat permohan Tunjangan

Waduh...Satpol PP Kecamatan Cabangbungin Minta THR ke Pengusaha

KABUPATEN BEKASI - Beredar surat perihal permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cabangbungin dan

Kasus PPK Pebayuran Terkesan Mandek, Partai Gerindra Tunggu Putusan Gakkumdu

KABUPATEN BEKASI - Salah satu tim sukses dari calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 H.Syahrir, Agung Lesmana menjelaskan Sentra P

Anggaran Pilkada Kabupaten Bekasi Capai Rp 117 Miliar

KABUPATEN BEKASI - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Ali Ridho menjelaskan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan pada November 2024 me