Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tandatagani kerja sama proyek pembangunan angkutan umum massal perkotaan di Gedung Sate, Kota Bandung Jawa Barat, Jumat (17/2/2023), ist

BANDUNG - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi menandatangani nota kesepahaman dalam rencana proyek pembangunan angkutan umum massal perkotaan koridor Barat-Timur Mass Rapid Transit (MRT) Cikarang - Balaraja fase satu dan tahap satu Tomang-Medan Satria.

Penandatanganan kerja sama itu berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung Jawa Barat, Jumat (17/2/2023), dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Mas Tri sapaan akrab Plt. Wali Kota Bekasi mengatakan, proyek itu merupakan suatu kemajuan pesat di bidang transportasi khususnya bagi warga Kota Bekasi.

“Ini merupakan era baru bagi masyarakat Kota Bekasi, diperkirakan akan ada 250 ribu warga yang akan migrasi menggunakan MRT sebagai moda transportasinya untuk bergerak ke luar Kota Bekasi. Selain itu, ini akan merubah pola kebiasaan masyarakat dan beralih ke transportasi umum, ini suatu kemajuan pesat,”jelasnya.

Selain itu, dengan adanya pembangunan proyek MRT ini diharapakan berdampak positif bagi perekonomian Kota Bekasi.

“Selain itu, diharapkan juga berdampak positif bagi sektoral perekonomian di Kota Bekasi, dari efesiensi dan accessibility transportasi sampai meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),”tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Ridwan Kamil, mengatakan bahwa proyek tersebut merupakan berita yang luar biasa, termasuk bagi warga Kota Bekasi.

"Ini berita luar biasa. Saya mencoba menjadi wartawan begini nulisnya, warga Kota Bekasi siap-siap punya MRT,"kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, usai acara.

Proyek tersebut telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Financial close dijadwalkan selesai pada 2024 dan memulai konstruksi pada 2025.

Sementara itu, Pejabat Gubernur DKI Heru Budi mengatakan, sumber pembiayaan berasal dari dana pinjaman Japan International Coorporation Agency (JICA). suatu lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang.

"Loan-nya itu Pemerintah Pusat dan Pemda DKI dengan JICA. Model kerjasamanya konsep dari Pemerintah Pusat sudah ada dan dibahas. Konsepnya sudah ada, tapi nanti prosinya pak Menhub dan Menteri BUMN menyampaikan,"ungkap Pj. Gubernur DKI Jakarta. (red)

Comments

  • xurmioofkn

    5 months ago

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

    Replay

Leave a Comment

Berita Lainnya

Perkuat Rekomendasi LKPJ, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Datangi Pemrov Jabar

BANDUNG - Guna optimalkan pembahasan LKPJ Kepala Daerah tahun 2023, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi melakukan konsultasi kerja dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menen

Memasuki Libur Tahun Baru, PLN UID Jawa Barat Siapkan 313 Posko

KOTA BEKASI - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang hendak berlibur merayakan tahun baru ke kampung halaman atau tempat wisata yang berada di Pro

Ketua DPRD Saifuddaulah Hadiri Pelantikan PJ Wali Kota Bekasi

BANDUNG - Ketua DPRD Kota Bekasi H.M. Saifuddaulah menghadiri pelantikan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad, di Gedung Sate Bandung, Rabu (20/9/2023).

Kekayaan Pj. Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad Tidak Lebih dari Rp 3 M

KOTA BEKASI - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin resmi melantik Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Raden Gani Muhammad ditugaskan me

Respon Komisi I Setelah Kemendagri Tunjuk Gani Muhammad Pj Wali Kota Bekasi

KOTA BEKASI - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan enam nama untuk menjadi Penjabat (Pj) Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat. Hal telah adanya penunjukan disam

PWI Jabar dan Pemprov Jabar Sukses Selenggarakan UKW di Delapan Daerah

BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar mencatat rekor dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) d