Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal (tengah), Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak (kiri), Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Lintong Dianto (kanan), Kamis (30/6/2022). PALAPA POS/ Yudha

BEKASI - Komisi I DPRD Kota Bekasi memnaggil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan management Holywings Forest Bekasi, Kamis, (30/6/2022).

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal mengatakan pemanggilan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi titik akhir dari permasalahan izin Holywings, dan sekaligus menjadi pintu masuk untuk pengawasan usaha sejenis.

“Izin memang sudah lengkap, namun pihak Forkopimda dan Holywings sudah menyepakati penutupannya. Terlebih, pada sistem OSS Online Submission Sistem (OSS) menjadi keterbatasan DPMPTSP Kota Bekasi untuk mengetahui mana saja lokasi yang sudah mengantongi izin karena langsung masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanpa diketahui Pemerintah Daerah,"katanya.

Lanjut Faisal. Hal tersebut menjadi permasalahan utama, dimana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi tidak memiliki akses untuk mengetahui melihat sudah terverifikasi atau belum.

"Akan tetapi dari pihak DPMPTSP Kota Bekasi harus melakukan pengawasan dan monitoring wilayah dalam mensosialisasikan setiap investasi yang ada di Kota Bekasi dan wajib melakukan verifikasi data secara update,"imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra mengaku pihaknya memiliki keterbatasan dalam memantau izin OSS yang sudah atau belum terverifikasi.

"Kita tidak bisa mengakses jika bukan kewenangan, dan kami hanya bisa memantau sistem mana saja yang sudah terverifikasi. Kami berharap kepada seluruh investasi yang sudah masuk ataupun akan masuk di Kota Bekasi wajib membuat izin OSS dan melaporkan kepada DPMPTSP Kota Bekasi sebagai pendataan dan pengawasan wilayah,"tukasnya. (adv)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Rumah Adat Kranggan Ditetapkan Sebagai Rumah Keadilan

BEKASI - Tokoh masyarakat Kampung Kranggan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Anim Imanuddin menjelaskan, masyarakat Kota Bekasi khususnya warga Krangg

Ini Kata Anim Soal Pencegahan Pelecehan Seksual di Sekolah

BEKASI - Demi mencegah adanya pelecehan seksual di dunia pendidikan, Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Anim Imanuddin menjelaskan Dinas Pendidikan perlu melakukan tes psikologis

Anim Imanuddin Larang Praktik Pungutan Liar di Sekolah Negeri

BEKASI - Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Anim Imanuddin melarang untuk adanya praktik pungutan liar (Pungli) di SD Negeri maupun SMPN dalam bentuk apapun. Pasalnya akan membeb

Usai Reses, Anim Imanuddin Fokus Pelayanan Kesehatan

BEKASI - Hasil Jaring Aspirasi yang dilakukan Anim Imanuddin pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jatiasih – Jatisampurna, menyatakan akan mendorong fasilitas Puskesmas di Keca

Arwis Sembiring : Legislatif Harus Lebih Dekat Dengan Rakyat

BEKASI - Anggota DPRD Kota Bekasi, Fraksi Demokrat, Arwis Sembiring menjelaskan bahwa setiap orang yang berhasil menjabat sebagai wakil rakyat harus selalu mengedepankan kepen

Arwis Sembiring : Harus Ada Pendataan Ruang Terbuka Hijau

BEKASI - Anggota DPRD Kota Bekasi, Fraksi Demokrat, Arwis Sembiring mengungkapkan saat ini Kota Bekasi masih minim Ruang Terbuka Hijau (RTH).