Satgas Korsupgah Korwil I KPK RI Sumut dan Wabup Sarlandy Hutabarat saat rapat kordinasi di aula Martua Kantor Bupati, Tarutung, Kamis (23/6/2022). PALAPA POS/Alpon Situmorang

TAPANULI UTARA - Dalam kegiatan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi Monitoring Centre for Prevention (MCP) bersama Tim Satgas Korsupgah Korwil I KPK RI Provinsi Sumatera Utara yakni Mohamad Jhanattan, Renta Siregar, Tridesa dan Wiwin sangat mengapresiasi pelaksanaan pembangunan PEN di Tapanuli Utara.

Hal itu terungkap usai pendampingan peninjauan ke lokasi pembangunan fisik dana PEN tahun 2020 di Kabupaten Tapanuli Utara, seperti pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan, Tim Satgas Korsupgah Korwil I KPK RI Provinsi Sumatera Utara Sebelum melakukan peninjauan, terlebih dulu rapat bersama Wakil Bupati Taput Sarlandy Hutabarat di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Kamis (23/6/2022).

Dalam rapat kordinasi terpublish capaian akhir Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2021 dalam pemenuhan indikator program MCP KPK RI adalah 82,83 % (zona hijau).

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat memberikan semangat kepada para OPD untuk terus berkoordinasi serta bersama-sama meningkatkan prestasi, dan meminta seluruh OPD dalam area intervensi MCP agar memenuhi indikator MCP sehingga untuk tahun 2022. 

“Agar indikator dapat dinaikkan dan kepada Inspektorat Daerah agar tetap melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Saya sampaikan kepada seluruh jajaran dan kepala perangkat daerah, tim KPK hadir membantu kita memberikan petunjuk arahan bagaimana melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku ASN,"ujar Sarlandy.

Sarlandy dalam kesempatan itu mengapresiasi langkah KPK untuk membantu kinerja Pemkab Tapanuli Utara menjadi lebih baik. Juga berharap, kehadiran tim KPK tersebut memberikan manfaat besar untuk pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara lewat arahan maupun saran yang diberikan.

“Kehadiran tim KPK ini diharapkan membantu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggung jawab, dan anti korupsi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tetap mengharapkan arahan dan pembinaan serta dukungan dari KPK-RI khususnya Korwil I Provinsi Sumatera Utara Korsupgah,"pungkasnya.

Rakor diikuti kepala maupun pejabat OPD terkait, yakni Bappelitbangda, BKAD, BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkim, Badan Pendapatan, Sekretaris DPRD, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Administrasi Pembangunan.

Penulis : Alponso

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Lintas Sektoral Taput Dilibatkan Antisipasi Karhutla

Tapanuli Utara - Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Polres bersama lintas sektoral melaksanakan apel gelar pasukan

Forkopimda Tapanuli Utara Bagikan Bendera Merah Putih

Tapanuli Utara - Dalam rangka gerakan pembagian 10 juta bendera secara nasional, Forkopimda Tapanuli Utara di antaranya Bupati diwakili Asisten I Parsaoran Hutagalung, Ketua T

Satika: Mau Dibantu Pemerintah, Lengkapi Akte Notaris

Tapanuli Utara - Ketua TP PKK Ny Satika Nikson Nababan boru Simamora menyerahkan bantuan Cangkul ke sejumlah kelompok tani yang ada di Kecamatan Simangumban. Ini dilakukan unt

Tokoh Masyarakat Doakan yang Terbaik Buat Nikson dan Satika

Tapanuli Utara - Saat membuka tiga agenda pelatihan kelompok tani, pencegahan stunting dan pengolahan makanan sehat di Desa Tapian Nauli III Kecamatan Sipahutar Taput, Kamis (

Stunting Dapat Dicegah Sebelum Menikah

Tapanuli Utara - Ketua TP PKK Satika Simamora melakukan edukasi terkait pengentasan angka stunting, Karena bagian program nasional di hadapan warga desa Tapian Nauli III di ha

Kapolres Johanson Minta Awak Media Dukung Kinerja Jajarannya

TAPANULI UTARA - Belum genap sebulan menjabat sebagai Kapolres Tapanuli Utara, AKBP. Johanson Sianturi melakukan ramah tamah dengan insan pers yang bertugas diwilayah hukumnya