Ilustrasi

BEKASI - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN- RB) telah menetapkan penghapusan tenaga honorer pada 2023. Dengan ditetapkan peraturan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan seleksi pegawai non ASN, dalam hal ini tenaga kerja kontrak (TKK) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Ketua Komisi I, Faisal mengatakan, Komisi I berencana melayangkan surat permintaan data TKK ke OPD di lingkup Pemkot Bekasi. Hal itu di lakukan untuk mengetahui jumlah TKK di masing-masing OPD.

"Kita akan melayang surat ke OPD untuk meminta data jumlah TKK di setiap OPD. Itu kita lakukan mengetahui jumlah TKK per OPD," ujar Faisal saat menerima audensi Forum TKK Kota Bekasi. Selasa (21/6/2022).

Selain itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rojak mengungkapkan bahwa Komisi I juga telah meminta BKPSDM untuk memberikan data jumlah TKK di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Usai rapat diketahui jumlah TKK di lingkup Pemerintahan Kota Bekasi berjumlah 13.318 pegawai.

"Dari angka itu, Kita ingin tahu TKK Kota Bekasi tersebar di OPD mana saja, untuk itu kita masih menunggu data lengkap untuk diberikan kepada kami," kata Abdul Rojak.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Jack menjelaskan bahwa peralihan TKK ke PPPK sifatnya migrasi, tentunya lebih mudah. Namun kata dia, dengan jumlah TKK di Pemkot Bekasi mencapai sebelasan ribu serta regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pengangkatan P3K , maka dikhawatirkan setengah lebih dari jumlah TKK tidak akan bisa ditampung.

“Salah satu contoh di OPD penerimaan tenaga administrasi untuk spesifikasi bidang tertentu dengan lulusan S1, itu tadi yang sampaikan kepala BKPPD. Namun demikian kalau kita lihat seperti itu rekruitment-nya tentunya hampir dari 14 ribu TKK lebih dari 50 persen yang terbuang kalau mengacu kepada peraturan yang tadi, rekruitment-nya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan,”jelasnya.

Saat ini kata dia, pihaknya bersama OPD terkait tengah berupaya mencari solusi untuk merumuskan mekanisme agar semua TKK yang ada saat ini dapat terakomodasi di luar status P3K.

“Dalam hal ini kami di Komisi I berusaha mencari solusi yang terbaik bagaimana keberadaan teman teman TKK masih tetap bekerja terlepas namanya apa, itu nanti yang akan kita rumuskan dengan Pemerintah Kota Bekasi,”pungkasnya. (adv)                                                                                                                                   

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Proses Akuisisi PDAM Tirta Bhagasasi Belum Usai

BEKASI - Akuisisi PDAM Tirta Bhagasasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi sampai saat ini belum ada titik terang. Namun Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto

Komisi I DPRD Kota Bekasi Panggil DPMPTSP dan Management Holywings

BEKASI - Komisi I DPRD Kota Bekasi memnaggil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan management Holywings Forest Bekasi, Kamis, (30/6/2022).<

Holywings Disegel, Abdul Rozak Apresiasi Pemkot Bekasi

KOTA BEKASI - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Satpol PP dan dinas terkait lainnya melakukan langk

Ketua Komisi I : Setiap Kecamatan Harus Ada Posko Damkar

KOTA BEKASI - Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi DPRD Kota Bekasi, Faisal mengatakan setiap Kecamatan di Kota Bekasi harus diadakan kantor pemadam kebakaran. Hal tersebut dilakuk

Plt Ketua TP PKK Ajak Masyarakat Kelola Sampah Secara Bijak

BEKASI - Sampah menjadi salah satu penyumbang peningkatan polusi serta kerusakan lingkungan jika tidak dikelola secara bijak. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana tugas (Pl

Wujudkan Generasi Aktif dan Bibit Unggul, Plt Wali Kota Bekasi Hadiri Pelepasan Siswa SMP

KOTA BEKASI - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menghadiri pelepasan Siswa SMP Martia Bhakti Tahun 2021-2022 bertempat di Aula Islamic Center Kota Bekasi. Ra