Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi sekaligus Anggota Komisi I DPRD kota Bekasi, Nicodemus Godjang.

BEKASI - Walaupun mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot)  belum dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono sudah menjadi perbincangan dikalangan masyarakat dan salah satunya anggota DPRD setempat dan sampai mengatakan mutasi ilegal dianggap ucapan itu prematur dan sama sekali tidak mendasar.

Pengamat politik Kota Bekasi, Adi Susila, Senin (16/5/2022) mengatakan bahwa langkah yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono dalam melakukan mutasi dan rotasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bekasi sudah memenuhi syarat dan aturan dengan mendapatkan izin dari Kemendagri melalui Dirjen Otda.

"Terkait dengan anggota dewan mungkin saya mengira ada masalah komunikasi dan koordinasi. Secara normatif dewan itu memiliki tiga fungsi sebagai wakil rakyat sepanjang itu digunakan tidak masalah karena itu kewenangan dewan secara lembaga. Namun secara personal setiap anggota dewan itu punya hak untuk bertanya,"ucapnya, Selasa (17/5/2022).

BACA JUGA : Mantan Dirjen OTDA : Langkah Plt Wali Kota Bekasi Lakukan Mutasi Sudah Benar

Lebih lanjut kepada palapapos.co.id, Adi Susila mengatakan hal tersebut harus menjadi pembelajaran kedepan karena apa yang disampaikan anggota desan tidak mendasar karena mutasi dan rotasi p[un belum terjadi. Terlebih agar tidak ada opini masyarakat yang berkembang mengenai kualitas seorang wakil rakyat perlu mempelajari aturan, dan sebelum terjadi peristiwa agar jangan memberi pernyataan ilegal dan legal.

"Masyarakat yang akan menilai bagaimana kualitas seorang wakil rakyat, terlebih yang awalnya menyebutkan ilegal namun usai mengetahui kebenarannya malah justru berbalik menjadi legal. Ini suatu pembelajaran kedepan agar tidak sembarangan berbicara,"tegasnya.

Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang saat dikonfirmasi mengatakan dirinya sudah mengetahui kebenaran surat izin dari Kemendagri sehingga sudah bisa dikatakan legal dan sah secara hukum.

"Kemarin saya menyebut ilegal karena masih isu bahwa belum ada suratnya dan belum jelas. Sekarang ketika berkomunikasi dengan Kemendagri suratnya sudah ada di Gubernur Jawa Barat, berarti sudah betul dan benar,"katanya.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi itu mengatakan, proses pemanggilan kepada Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengenai mutasi dan rotasi akan tetap dilakukan, mengingat itu merupakan tupoksi anggota dewan dalam hal ini Komisi I DPRD Kota Bekasi.

"Untuk pemanggilan akan tetap berjalan karena itu tugas pokok fungsi Komisi I DPRD kota Bekasi,"tukasnya.

Penulis : Yudha 

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Disdamkar Siapkan Pembangunan Sektor di Wilayah Jatiasih dan Pondokgede

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Aceng Solahudin mengatakan saat ini pihaknya baru menyelesaikan lima pos sektor pemadam kebakaran. Untuk penambahan s

Karyawan Dirumahkan Dampak Penutupan Holywings Bekasi

KOTA BEKASI - Promo minuman memakai nama Muhammad dan Maria di Jakarta berbuntut panjang hingga outlet di beberapa daerah ditutup, salah satunya Holywings di komplek Sumarecon

Satpol PP Segel Holywings Bekasi

KOTA BEKASI - Usai Inspeksi Mendadak (Sidak) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi ke Tempat Hiburan Malam (THM) Holywings di Sumarecon Kota Bekasi dibawah nau

Ini Pelanggaran Ditemukan Pemkot Bekasi Saat Sidak Holywings Bekasi

KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, serta Satpo

Nuryadi Darmawan Tegas Menolak Keberadaan Holywings

KOTA BEKASI - Polemik yang terjadi pada Tempat Hiburan Malam (THM) Holywings Grup (HWG) membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat usai promo menggunakan nama Muhammad dan

Sukur  Nababan : Negara Harus Hadir Untuk Difabel

BEKASI - Dalam rangka memperhatikan para penyandang disabilitas secara menyeluruh, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR - RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sukur H Naba