Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) penetapan Bupati Bogor Ade Yasin tersangka dugaan korupsi. (IST)

JAKARTA  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2021.

"Delapan tersangka ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/4/2022).

Delapan tersangka pemberi suap diantaranya, Bupati Bogor Periode 2018-2023 Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT).

Empat tersangka penerima suap diantaranya, pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

"Tersangka AY ditahan di Rutan Polda Metro Jaya,"kata Firli.

Selanjutnya inisial MA ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1, IA ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1, RT ditahan di rutan pada Gedung Merah Putih KPK, ATM ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, AM ditahan di rutan pada Gedung Merah Putih KPK, HNRK ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan GGTR ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

KPK menyebutkan dugaan suap dilakukan Ade Yasin agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Pemberi Ade Yasin cs disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penerima, Anthon Merdiansyah dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ant/red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

KPK Panggil Enam Saksi Kasus Suap Ade Yasin

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam kasus dugaan suap tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin (AY).

&qu

Rahmat Effendi Segera Disidang

JAKARTA - Tersangka korupsi Wali Kota Bekasi nonaktif  Rahmat Effendi (RE) segera menjalani persidangan. Hal tersebut setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meli

KPK Tangkap Bupati Bogor Ade Yasin Terkait Suap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor, Jawa Barat Ade Yasin terkait kasus dugaan suap.

"Benar, tadi Selasa

Pasal Menjerat Tersangka Dirjen Perdaglu Kemendag Kasus Eksport Minyak  

JAKARTA  - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Selasa (19/4/-2022), menjerat IWW dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undan

Kasus TPPU Rahmat Effendi, KPK Kembali Panggil Tujuh Saksi  

JAKARTA – KPK memanggil tujuh saksi keperluan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi.

Saksi Kasus TPPU RE, Uchok Sky Khadafi Minta KPK Panggil Ade Puspitasari

BEKASI - Terkait upaya penyidikan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Wali Kota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi (RE), Dir