Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin dalam Konferensi Pers, mengumumkan tersangka izin eksport minyak, Selasa (19/4/2022). KEJAKSAAN/ PALAPA POS

JAKARTA  - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Selasa (19/4/-2022), menjerat IWW dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a b e dan f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juchto Nomor 170 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.

Selanjutnya ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO. Para tersangka kini ditahan untuk 20 hari pertama.

“Iya Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu pasal utamanya,”kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung RI Supardi.

Menurut Supardi, selain pasal 2 dan pasal 3, penyidik sedang mendalami dugaan tindak pidana suap yang diduga dilakukan para tersangka.

“Pasal 12 itu kan suap. Itu mungkin (didalami) kalau ada nanti modusnya,”kata Supardi, Selasa (19/4/2022) 

Sebelumnya Jaksa Agung Sanitia Burhanuddin menyebutkan empat tersangka dugaan permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor minyak goreng yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI Indasari Wisnu Wardhana, Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group, Stanley MA, General Manager PT Musim Mas, Togar Sitanggang dan Komisaris Wilmar Nabati Indonesia Parlindungan, Tumanggor.

Akibat perbuatan para tersangka, mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara, yaitu kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

KPK Tangkap Mantan Wali Kota Yogyakarta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT)  di dua lokasi berbeda Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis (2/6/220

Dakwaan Jaksa, Uang PMI Diduga Mengalir Untuk Pelantikan DPD Golkar Kota Bekasi

BEKASI - Terdakwa Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi sapaan akrab Pepen didakwa menerima uang Rp 7,1 miliar yang berasal dari pejabat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN)

Rahmat Effendi Didakwa Menerima Rp7,1 miliar dari ASN

BANDUNG- Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi didakwa menerima uang Rp7,1 miliar berasal dari pejabat hingga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Beka

KPK Panggil Dua Ajudan Ade Yasin Sebagai Saksi

JAKARTA – Komisi |Pemberantasan Kojrupsi (KPK) memanggil dua ajudan Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin sebagai saksi penyidikan kasus dugaan suap pengurusan laporan keuang

KPK Limpahkan Dakwaan Tersangka Rahmat Effendi ke Pengadilan Tipikor Bandung

JAKARTA - KPK melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan tersangaka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi dan empat tersangka lain kasus dugaan penerimaan suap pengadaan

KPK Panggil Enam Saksi Kasus Suap Ade Yasin

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam kasus dugaan suap tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin (AY).

&qu