Rahmat Effendi merangkul Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari. PALAPA POS/ Yudha/ file  

BEKASI - Terkait upaya penyidikan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Wali Kota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi (RE), Direktur Center Budget For Analysys (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta keseriusan dari lembaga independen tersebut, Selasa (12/4/2022).

"Terkait dengan kasus dugaan TPPU, KPK silahkan memanggil keluarga Rahmat Effendi walaupun sebelumnya sudah dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Pemanggilan sangat perlu setelah RE ditetapkan tersangka dugaan TPPU. Jadi harus dipanggil kembali,  termasuk Ketua DPD Golkar Kota Bekasi Ade Puspitasari yang pernah memberikan pernyataan saat pertemuan dengan konstuennya dan videonya beredar di publik setelah RE ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK,"ungkapnya.

Diapun kepada palapapos.co.id menjelaskan, para saksi yang sudah dilakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai saksi oleh penyidik dapat dikenakan sebagai tersangka jika KPK sudah memiliki dua bukti kongkrit para saksi ikut terlibat dengan kasus Rahmat Effendi.

"Sebetulnya para saksi bisa saja ditetapkan sebagai tersangka, asalkan KPK bisa menemukan bukti keterlibatan, dan itu pun tergantung dari keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi,"katanya.

BACA JUGA : KPK Dalami Penukaran Mata Uang Asing oleh Rahmat Effendi

Walaupun kasus TPPU jarang diterapkan KPK, diapun menduga selain Rahmat Effendi ada kepala daerah yang tersandung kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Kalau saksi yang sudah dipanggil berulang kali, itu sudah tanda-tanda untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ketika para saksi sudah ditanya darimana sumber dan aset yang dimiliki tersangka TPPU, pasti sudah sulit dijawab para saksi,"katanya.

BACA JUGA : Saksi Kasus Pencucian Uang RE, KPK Panggil Direktur Summarecon dan Kepala Cabang Bank BJB

Pada Senin (4/4/2022), KPK menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus dugaan TPPU.

BACA JUGA : Kasus TPPU Rahmat Effendi, KPK Panggil Kadisnaker Kota Bekasi

BACA JUGA : KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Tersangka TPPU

BACA JUGA : KPK Kembali Panggil Sekda Pemkot Bekasi

Sebelumnya Kamis (6/1/2022).Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (RE) dan delapan orang lainnya tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.

BACA JUGA : Usai Ketua DPRD, Sekda Kota Bekasi Ikut Kembalikan Uang ke KPK

BACA JUGA: KPK Kembali Panggil Sekda Pemkot Bekasi

Tersangka lainnya pemberi suap Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

BACA JUGA : KPK Panggil Sekda Kota Bekasi Untuk Tersangka Rahmat Effendi

BACA JUGA : Chairoman J. Putro Pasrah Saat Ditanya Dana Rp 200 Juta

BACA JUGA : Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J. Putro Dipanggil KPK

Penerima suap selain Rahmat Effendi (RE) yaitu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin (MB), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY). (red)

BACA JUGA : Barang Bukti Rp 5,7 M, KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Tersangka Korupsi

BACA JUGA : KPK OTT Wali Kota Bekasi Diduga Kaitan Lelang Jabatan dan PBJ

Penulis : Yudha

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Bupati Labuhan Batu Terjaring OTT

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Ut

Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Terjerat Kasus Dugaan Korupsi

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Bekasi, YY ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi beserta 3 orang l

Mantan Bupati Yapen Provinsi Papua Diduga Korupsi, Kotra Pangaru Datangi KPK

JAKARTA - Sejumlah masa mengatasnamakan Komunitas Transparansi Pengguna Anggaran Papua Baru (KOTRA PANGARU) lakukan aksi demonstrasi di gedung Komisi Pemberan

Rumah Firli Bahuri dan Dua Rumah Lain di Geledah Polda Metro Jaya

KOTA BEKASI - Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya lakukan penggeledahan terhadap rumah Ketua KPK, Firli Bahuri dan dua rumah lainnya berlokasi di

NasDem Bantah Pernyataan KPK Terkait Aliran Dana dari SYL

JAKARTA - DPP Partai NasDem membantah pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana korupsi kadernya dan mantan Menteri Pertanian (Mentan)

Ada Dugaan Aliran Dana Tersangka SYL ke Partai Nasdem

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana miliaran rupiah dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.