Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi usai ditetapkan sebagai tersangka, Kamis (6/1/2022). PALAPA POS/ IST

JAKARTA – Tiga Lurah dari Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi.

"Tiga Lurah Kota Bekasi hari ini kami panggil sebagai saksi tindak pidana korupsi untuk tersangka Wali Kota nonaktif Rahmat Effendi,"kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (21/1/2022).

Lanjut Fikri menyampaikan nama tiga Lurah dari Kecamatan Bekasi Utara diantaranya, Djunaidi Abdillah (Lurah Teluk Pucung), Isma Yusliyanti (Lurah Perwira), dan Ahmad Hidayat (Lurah Kaliabang Tengah).

KPK juga memanggil seorang saksi dari ASN untuk tersangka yang sama, Ina (staf bagian hukum).

BACA JUGA : Barang Bukti Rp 5,7 M, KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Tersangka Korupsi

BACA JUGA : KPK OTT Wali Kota Bekasi Diduga Kaitan Lelang Jabatan dan PBJ

Sebelumnya Kamis (6/1/2022). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (RE) dan delapan orang lainnya tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.

Delapan tersangka lainnya pemberi suap Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Penerima suap selain Rahmat Effendi (RE) tujuh lainnhya yaitu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin (MB), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY).

Atas perbuatannya, tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf f serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.(red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

KPK Panggil Enam Saksi Kasus Suap Ade Yasin

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam kasus dugaan suap tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin (AY).

&qu

Rahmat Effendi Segera Disidang

JAKARTA - Tersangka korupsi Wali Kota Bekasi nonaktif  Rahmat Effendi (RE) segera menjalani persidangan. Hal tersebut setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meli

KPK Tahan Bupati Bogor Ade Yasin dan Tersangka Lain   

JAKARTA  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor, Ja

KPK Tangkap Bupati Bogor Ade Yasin Terkait Suap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor, Jawa Barat Ade Yasin terkait kasus dugaan suap.

"Benar, tadi Selasa

Pasal Menjerat Tersangka Dirjen Perdaglu Kemendag Kasus Eksport Minyak  

JAKARTA  - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Selasa (19/4/-2022), menjerat IWW dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undan

Kasus TPPU Rahmat Effendi, KPK Kembali Panggil Tujuh Saksi  

JAKARTA – KPK memanggil tujuh saksi keperluan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi.