ILUSTRASI

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari selaku Penanggung Jawab Hari Pers Nasional (HPN) menganulir penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI yang bakal diterima Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Atal S Depari dalam keterangannya di Jakarta Kamis (6/1/2022), menegaskan bahwa PWI menganulir penghargaan setelah Rahmat Effendi ditangkap KPK pada 5 Januari 2022 sekitar pukul 13;00 – 14:00 WIB di Bekasi.

Akhirnya, hanya sembilan bupati/wali kota lainnya yang sudah ditetapkan tim juri bakal menerima penghargaan tersebut pada puncak HPN 2022, di Kendari, Sulawesi Tenggara, 9 Februari 2022 mendatang.

"Akibat KPK tangkap Rahmat Effendi mengakibatkan dia cacat hukum terkait korupsi, sehingga kami perlu menganulir penghargaan yang bakal ia terima tersebut,"kata Atal.

BACA JUGA : KPK OTT Wali Kota Bekasi Diduga Kaitan Lelang Jabatan dan PBJ

Keputusan tersebut diumumkan setelah bermusyawarah dengan Sekretaris Jenderal PWI Mirza Zulhadi, Ketua Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono, dan mendengar masukan Tim Juri Anugerah Kebudayaan (AK)-PWI, beberapa saat setelah berita penangkapan Rahmat merebak.

Ketua Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono menjelaskan pada tanggal 16 Desember 2021 tim juri yang diketuai Agus Dermawan T telah memutuskan dan menetapkan 10 bupati/wali kota penerima AK-PWI 2022, salah satunya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Penetapan dilakukan setelah penjurian terhadap proposal dan video yang masuk, sehingga mengerucut pada 10 penerima nominasi. Puncaknya, termasuk Rahmat ikut presentasi di depan juri, dan tanya jawab secara langsung di Gedung Dewan Pers.

Yusuf mengatakan sejak zoom meeting sosialisasi AK-PWI 6 September 2021, pihaknya sudah wanti-wanti (mengingatkan) adanya rambu bahwa penghargaan itu terbuka untuk bupati/wali kota seluruh Indonesia, yang tidak sedang berperkara hukum/korupsi.

Dalam edaran resmi AK-PWI, rambu itu tertulis pada bagian ketentuan umum, nomor 1. Edaran tersebut disebar ke seluruh jajaran PWI provinsi, kabupaten/kota, juga ke kepala-kepala daerah melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

"Aturan dan rambu itu, yang juga menjadi dasar Ketua Umum PWI menganulir Rahmat,"ungkapnya.

Sejak pertama AK-PWI digelar pada HPN 2016 sampai sekarang yang keempat kalinya, baru kali ini terjadi kepala daerah dianulir karena tertangkap tangan KPK.

Juri AK-PWI Nungki Kusumastuti mengatakan tim juri dari PWI secara bulat mendukung keputusan anulir.

"Tindakan itu demi menjaga martabat PWI. Sekaligus bentuk dukungan kami terhadap upaya pemberantasan korupsi,"tegas Nungki. (red) 

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Menyambut Natal, PIA DPR-RI Salurkan Bantuan Kepada Yayasan Sinar Pelangi

BEKASI - Dalam rangka menyambut Natal 2021 Persatuan Istri Anggota (PIA) Fraksi PDI Perjuangan DPR RI melakukan kegiatan bakti sosial di Yayasan Sinar Pelangi, Kelurahan Jatibening Baru, Ke

Musik Batak Mendunia, Sukur Nababan Sabet MURI

BEKASI - Sukur H Nababan, salah tokoh Batak menerima penghargaan Rekor Dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Penghargaan itu diberikan atas prakarsanya membuat Lomba

Sandiaga Uno Motivasi Pelaku Ekraf dan Peserta Vaksinasi di Kabupaten Toba

TOBA - Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meninjau pelaksanaan vaksinasi di Desa Wisata Lumban Bulbul, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu (

Negara Sita 124 Hektare Lahan Tommy Soeharto

KARAWANG – Satgas BLBI menyita aset milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto tanah seluas 124 hektare di Dawuan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (5/10/2021)<

Sikap Resmi I Komang Koheri Menyelesaikan Polemik Dualisme PHDI Pusat

JAKARTA – Bulan Oktober 2021 akan dilaksanakn Gelaran Mahasaba XII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat periode 2016-2021 hasil Mahasabha XI 2016 dengan Ketua Umu

Jawab Nyinyiran Pengamat Refly Harun, Sukur : Jangan Pernah Remehkan Megawati

JAKARTA - Suara miring terhadap Megawati Soekarnoputri yang baru saja didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sudah kebablasan. Apalagi di