Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Fraksi Partai Demokrat Kota Bekasi, Haeri Parani. PALAPA POS/ Yudha

BEKASI - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Haeri Parani mengungkap bahwa jumlah tenaga guru honorer di Kota Bekasi mencapai 5.102 guru dan belum ada status pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tahun 2019 lalu membuka penerimaan calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi guru-guru yang menjabat status tenaga honorer,"ucap Haeri Parani kepada palapapos.co.id, Kamis (11/11/2021).

Diapun menjelaskan bahwa program yang dibuka sejak 2019 lalu hingga kini belum terealisasi, dan tidak jelas kapan akan ada pengangkatan guru-guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Saya mendorong serta mengusulkan kepada pimpinan komisi di DPRD Kota Bekasi untuk membahas nasib tenaga guru honerer, untuk tindaklanjuti kepada ketua DPRD Kota Bekasi. Mari bersama-sama memperhatikan nasib mereka, mengingat mereka telah mengabdi didalam dunia pendidikan rata-rata lebih 10 tahun lamanya,"katanya.

Haeri Parani pun berjanji akan membantu serta mendorong ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) agar memperhatikan nasib 5.102 guru honorer di Kota Bekasi.

"Pastinya kami akan mengusulkan kpada Ketua DPRD Kota Bekasi untuk memperhatikan penuh dan perjuangkan bersama-sama nasib 5.102 tenaga guru honorer yang belum memiliki kejelasan,"tutupnya. (adv)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Rumah Adat Kranggan Ditetapkan Sebagai Rumah Keadilan

BEKASI - Tokoh masyarakat Kampung Kranggan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Anim Imanuddin menjelaskan, masyarakat Kota Bekasi khususnya warga Krangg

Ini Kata Anim Soal Pencegahan Pelecehan Seksual di Sekolah

BEKASI - Demi mencegah adanya pelecehan seksual di dunia pendidikan, Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Anim Imanuddin menjelaskan Dinas Pendidikan perlu melakukan tes psikologis

Anim Imanuddin Larang Praktik Pungutan Liar di Sekolah Negeri

BEKASI - Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Anim Imanuddin melarang untuk adanya praktik pungutan liar (Pungli) di SD Negeri maupun SMPN dalam bentuk apapun. Pasalnya akan membeb

Usai Reses, Anim Imanuddin Fokus Pelayanan Kesehatan

BEKASI - Hasil Jaring Aspirasi yang dilakukan Anim Imanuddin pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jatiasih – Jatisampurna, menyatakan akan mendorong fasilitas Puskesmas di Keca

Arwis Sembiring : Legislatif Harus Lebih Dekat Dengan Rakyat

BEKASI - Anggota DPRD Kota Bekasi, Fraksi Demokrat, Arwis Sembiring menjelaskan bahwa setiap orang yang berhasil menjabat sebagai wakil rakyat harus selalu mengedepankan kepen

Arwis Sembiring : Harus Ada Pendataan Ruang Terbuka Hijau

BEKASI - Anggota DPRD Kota Bekasi, Fraksi Demokrat, Arwis Sembiring mengungkapkan saat ini Kota Bekasi masih minim Ruang Terbuka Hijau (RTH).