Warga Balige antarkan laporan ke Kejari Toba Samosir pada Senin (8/11/2021) terkait dugaan korupsi di Dinas Perhubungan Kabupaten Toba. PALAPA POS/ Desi

TOBA  - Warga Toba mendatangi Kejaksaan Negeri Toba Samosir membawa laporan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba.

Ada dua hal yang dilaporkan, yakni dugaan mark-up pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) di Dinas Perhubungan Kabupten Toba Tahun Anggaran 2014 melalui bidang lalu lintas. Kedua dugaan biaya pemeliharaan fiktif untuk CCTV di 8 titik pada Tahun Anggaran 2014 hingga tahun 2020.

“Modus operandi yang digunakan adalah dugaan mark-up atau penggelembungan harga pengadaan dan perawatan CCTV di delapan titik, yaitu depan Kantor Dinas Perhubungan,” ujar salah seorang dari pelapor, Alex Siagian (30) saat ditanya usai terkait laporan ke Kejari Toba Samosir, Senin (8/11/2021).

“Kedelapan titik CCTV itu adalah depan Kantor Dinas Perhubungan, Bundaran Balige, Simpang Jalan Gereja Balige, Pelabuhan Balige, depan SMK Negeri 1 Balige, Pasar Laguboti, Pasar Silimbat, dan Pasar Porsea,”sambungnya.

Ia menjelaskan, perawatan CCTV tersebut dianggarkan dari APBD Kabupaten Toba selama 5 tahun, padahal sejak tahun 2015 diduga CCTV sudah tidak berfungsi.

“Adapun dugaan kerugian negara sebesar  Rp 149 juta ditambahkan dengan biaya perawatan diduga fiktif selama 5 tahun di delapan titik,”ungkapnya.

Setelah menyampaikan laporan, ia meminta agar Kejari Toba Samosir segera menindaklanjutinya.

“Kita minta Kejari Toba Samosir serius menangani kasus tersebut. Kita berharap korupsi di Kabupaten Toba diberantas oleh Aparat Penegak Hukum", pungkasnya.

Penulis : Desi

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Tiga Lurah Kota Bekasi Dipanggil KPK

JAKARTA – Tiga Lurah dari Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan

KPK Tahan Tersangka Bupati Langkat dan Kawan-kawan

JAKARTA – Setelah ditetapkan menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin (TRP) dan empat orang lainnya 

KPK Terus Dalami Dugaan Aliran Dana Wali Kota Bekasi Nonaktif RE

JAKARTA - Pemeriksaan beberapa saksi oleh KPK mendalami dugaan aliran dana terhadap tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) kasus dugaan korupsi pengadaan

KPK Periksa Tujuh ASN Pemkot Bekasi Saksi Kasus Rahmat Effendi

JAKARTA - Mendalami terkait penentuan proyek-proyek di Kota Bekasi atas dugaan intervensi Wali Kota nonaktif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa/ konfirmasi tujuh saks

KPK : Apabila Ditemukan Bukti, Perkara Wali Kota Bekasi Nonaktif Dimungkinkan Dijerat Pasal TPPU

JAKARTA – Apabila ditemukan bukti yang cukup, pekara dugaan korupsi tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) dan tersangka lainnya memungkinkan diterapkan

KPK Panggil Sekda Kota Bekasi Untuk Tersangka Rahmat Effendi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang, j