Warga Balige antarkan laporan ke Kejari Toba Samosir pada Senin (8/11/2021) terkait dugaan korupsi di Dinas Perhubungan Kabupaten Toba. PALAPA POS/ Desi

TOBA  - Warga Toba mendatangi Kejaksaan Negeri Toba Samosir membawa laporan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba.

Ada dua hal yang dilaporkan, yakni dugaan mark-up pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) di Dinas Perhubungan Kabupten Toba Tahun Anggaran 2014 melalui bidang lalu lintas. Kedua dugaan biaya pemeliharaan fiktif untuk CCTV di 8 titik pada Tahun Anggaran 2014 hingga tahun 2020.

“Modus operandi yang digunakan adalah dugaan mark-up atau penggelembungan harga pengadaan dan perawatan CCTV di delapan titik, yaitu depan Kantor Dinas Perhubungan,” ujar salah seorang dari pelapor, Alex Siagian (30) saat ditanya usai terkait laporan ke Kejari Toba Samosir, Senin (8/11/2021).

“Kedelapan titik CCTV itu adalah depan Kantor Dinas Perhubungan, Bundaran Balige, Simpang Jalan Gereja Balige, Pelabuhan Balige, depan SMK Negeri 1 Balige, Pasar Laguboti, Pasar Silimbat, dan Pasar Porsea,”sambungnya.

Ia menjelaskan, perawatan CCTV tersebut dianggarkan dari APBD Kabupaten Toba selama 5 tahun, padahal sejak tahun 2015 diduga CCTV sudah tidak berfungsi.

“Adapun dugaan kerugian negara sebesar  Rp 149 juta ditambahkan dengan biaya perawatan diduga fiktif selama 5 tahun di delapan titik,”ungkapnya.

Setelah menyampaikan laporan, ia meminta agar Kejari Toba Samosir segera menindaklanjutinya.

“Kita minta Kejari Toba Samosir serius menangani kasus tersebut. Kita berharap korupsi di Kabupaten Toba diberantas oleh Aparat Penegak Hukum", pungkasnya.

Penulis : Desi

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

KPK Tangkap Mantan Wali Kota Yogyakarta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT)  di dua lokasi berbeda Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis (2/6/220

Dakwaan Jaksa, Uang PMI Diduga Mengalir Untuk Pelantikan DPD Golkar Kota Bekasi

BEKASI - Terdakwa Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi sapaan akrab Pepen didakwa menerima uang Rp 7,1 miliar yang berasal dari pejabat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN)

Rahmat Effendi Didakwa Menerima Rp7,1 miliar dari ASN

BANDUNG- Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi didakwa menerima uang Rp7,1 miliar berasal dari pejabat hingga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Beka

KPK Panggil Dua Ajudan Ade Yasin Sebagai Saksi

JAKARTA – Komisi |Pemberantasan Kojrupsi (KPK) memanggil dua ajudan Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin sebagai saksi penyidikan kasus dugaan suap pengurusan laporan keuang

KPK Limpahkan Dakwaan Tersangka Rahmat Effendi ke Pengadilan Tipikor Bandung

JAKARTA - KPK melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan tersangaka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi dan empat tersangka lain kasus dugaan penerimaan suap pengadaan

KPK Panggil Enam Saksi Kasus Suap Ade Yasin

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam kasus dugaan suap tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin (AY).

&qu