Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - KPK kembali menetapkan satu tersangka kasus suap terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.

"Satu tersangka itu adalah Rijal Efendi Padang (REP) dari unsur swasta," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Dalam pengembangan penyidikan kata Yuyuk, KPK menemukan bukti-bukti terkait keterlibatan dan peran pihak lainnya dalam perkara ini yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Sebelumnya, KPK telah terlebih dahulu menetapkan tiga tersangka, yaitu Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 Remigo Yolanda Berutu (RYB), Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat David Anderson Karosekali (DAK), dan seorang pihak swasta Hendriko Sembiring (HSE).

"REP selaku Direktur PT TMU diduga telah melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada RYB selaku Bupati Pakpak Bharat bersama-sama DAK dan HSE terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018," ucap Yuyuk.

Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Pakpak Bharat Tersangka

Rijal Efendi merupakan kontraktor yang mengerjakan peningkatan atau pengaspalan Jalan Simpang Kerajaan-Binanga Sitelu dengan nilai kontrak Rp4.576.105.000 dengan menggunakan bendera PT TMU.

"Sebagai pelaksana proyek tersebut, REP diminta oleh DAK untuk memberikan sejumlah uang sebagai komitmen 'fee' sebesar 15 persen dari nilai proyek kepada RYB melalui DAK. Diduga, praktik pemberian 'fee' seperti ini sudah menjadi kebiasaan," ungkap Yuyuk.

Untuk memenuhi komitmen "fee" itu, lanjut Yuyuk, Rijal Efendi telah menyerahkan uang sejumlah Rp200 juta kepada David Anderson dengan cara ditransfer ke rekening Hendriko Sembiring.

"Selanjutnya, dari uang Rp200 juta tersebut, DAK menyerahkan uang sebesar Rp150 juta kepada RYB yang kemudian diamankan oleh KPK dalam OTT di rumah RYB di Pasarbaru Kota Medan," tuturnya.

Atas perbuatannya, Rijal Efendi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat (30/11) lalu, untuk kepentingan penyidikan maka dilakukan penahanan terhadap REP untuk 20 hari pertama mulai 30 November sampai 19 Desember 2018 di Rutan Klas 1 Cipinang Jakarta Timur," ujar Yuyuk. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Bupati Labuhan Batu Terjaring OTT

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Ut

Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Terjerat Kasus Dugaan Korupsi

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Bekasi, YY ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi beserta 3 orang l

Mantan Bupati Yapen Provinsi Papua Diduga Korupsi, Kotra Pangaru Datangi KPK

JAKARTA - Sejumlah masa mengatasnamakan Komunitas Transparansi Pengguna Anggaran Papua Baru (KOTRA PANGARU) lakukan aksi demonstrasi di gedung Komisi Pemberan

Rumah Firli Bahuri dan Dua Rumah Lain di Geledah Polda Metro Jaya

KOTA BEKASI - Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya lakukan penggeledahan terhadap rumah Ketua KPK, Firli Bahuri dan dua rumah lainnya berlokasi di

NasDem Bantah Pernyataan KPK Terkait Aliran Dana dari SYL

JAKARTA - DPP Partai NasDem membantah pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana korupsi kadernya dan mantan Menteri Pertanian (Mentan)

Ada Dugaan Aliran Dana Tersangka SYL ke Partai Nasdem

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana miliaran rupiah dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.