Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi saat diwawancarai wartawan, Rabu (4/8/2021. PALAPA POS/ Yudha

BEKASI - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengambil alih pengelolaan SMA dan SMK Negeri di daerah itu, dengan alasan pengelolaan sekolah dibawah naungan Pemerintah Provinsi kurang baik dibandingkan Pemerintahan Kota atau Kabupaten.

"Itu kan terkait peraturan pemerintah tentang pengelolaan SMA ataupun SMK Negeri dibawah Provinsi, seharusnya pemerintah pusat melakukan evalusia setelah pengeloaan diserahkan ke provinsi, evalusi tersebut menjadi dasar diserahkannya kembali pengeloaan ke kabupaten/ kota,”ucap Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, Rabu (4/8/2021).

Menurutnya, pengelolaan sistem sekolah menengah dibawah naungang provinsi kurang baik, dan memintaq pemerintah pusat segera kembalikan kepada Kota atau Kabupaten.

BACA JUGA: Dinas Pendidikan Provinsi: Pelaku Pungli di PPDB Online Akan Dapat Sanksi Tegas

BACA JUGA: Ada Apa Pihak SMAN I Kota Bekasi Tidak Buka Data PPDB Online?

BACA JUGA: Saat Sidak Anggota Dewan, SMAN I Kota Bekasi Tidak Bisa Buka Data PPDB Online

"Pemerintah provinsi tidak bisa mengelola SMA atau SMK dibawah naunganya, agar segera dikembalikan ke pemerintah kota atau kabupaten. Berkaitan dengan standarisasi pendidikan yang harus dipenuhi berkaitan dengan sarana prasarana kemudian kesejahteraan guru,"katanya tegas.

Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah III, Asep Sudarsono emanggapi adanya desakan dari wakil rakayat, dia menjelaskan,  kebijakan ada di pemerintahan provinsi ataupun kota dan kabupaten.

BACA JUGA: SMAN 1 dan SMKN 6 Kota Bekasi Didesak Buka Data PPDB Online

BACA JUGA: Dugaan Pungli, Humas SMKN 6 Bekasi Tantang Anggota Dewan Buktikan

BACA JUGA: SMAN 1 dan SMKN 6 Kota Bekasi Diduga Lakukan Pungli

"Kewenangan alih kelola itu bukan tugas kami selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah III, kita hanya melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tapi kalaupun harus diambil alih kota atau kabupaten, silahkan  dan tidak ada permasalahan,"tutupnya.

Penulis: Yudha

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Terpilih Secara Aklamasi, Hilman Hidayat Jadi Ketua PWI Jabar Periode 2021-2026

BANDUNG -Hilman Hidayat terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat (Jabar) periode 2021-2026 pada Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI

Wartawan dan LSM Desak Ridwan Kamil Pecat Kepsek SMAN I Kota Bekasi

BEKASI - Puluhan wartawan yang menamakan diri Aliansi Wartawan Bekasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesian Fight Coruption (IFC) menggeruduk SMAN 1 Kota Bek

Intan Fauzi Sinergi Dengan Pemerintah Kota Bekasi Sukseskan Vaksinansi

BEKASI - Anggota DPR-RI Fraksi PAN, Intan Fauzi selenggarakan vaksinansi massal gratis berlokasi di Revo Town Mall, Jl. Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Langkah itu sebagai bentuk d

Koordinator Satgas Covid Jabar Haturkan Terimakasih

BANDUNG - Pemerintah secara resmi telah melarang masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran selama 6-17 Mei 2021. Hal itu diumumkan dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021

Polresta Bandung Sosialisasikan Larangan Mudik

BANDUNG - Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung mulai sosialisasi larangan mudik Idul Fitri 1442 H karena masa pandemi Covid-19 belum usai.

Kepala Satlantas Polresta Bandung,

Gubernur: Kota Bekasi Paling Disiplin Jalankan Prokes

BANDUNG – Kota Bekasi dinilai sebagai daerah di Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang paling taat atau disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes) penanganan Covid-19. Pengumuman itu